Pemborong Tidak Profesional, PPK Diduga KKN

JAKARTA, HR - Pemborong tidak profsional Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemprov DKI Jakarta diduga kongkalikong. Pasalnya, pekerjaan masih terus berlangsung sampai tahun anggaran 2016 padahal kontrak kerja hanya sampai 8 Desember 2015. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif LSM-ALPPA (Aliansi Pemerhati Pengguna Anggaran) Thom Gultom kepada HR, Jumat (8/1/2016) dilokasi kegiatan.

Kegiatan Peningkatan Taman Walang Baru, Koja, Jakarta Utara dikatakannya tidak profesional, karena pekerjaannya amburadul. Padahal sesuai dengan jadwal kontrak pada tanggal 18 Desember 2015 seharusnya pekerjaan selesai, katanya.

Thom mengatakan bahwa telah terjadi KKN (Korupsi, kolusi dan Korupsi) dalam pelaksanaan kegiatan Tetapi karena belum selesai maka tim Dwi (dari Dinas Pertamanan Pempro DKI Jakarta) yang datang 1 mobil memperpanjang waktu secara lisan kepada pemborong dengan harapan material yang sudah ada dilokasi dapat dilaksanakan.

Menurut informasi yang dihimpun HR dari tukang (bagor) terjadinya terbengkalainya pekerjaan karena pemborong tidak membayar upah pekerja sehingga tukang mogok kerja dan sebahagian ada yang meninggalkan pekerjaan.

“Jika pemborong profesional pekerjaan ini sudh dari jauh hari selesai. Pekerjaan inikan tidak memiliki kesulitan kerja jadi tukang apa saja bisa mengerjakan, tetapi karena uapah tidak dibayar pekerja bubar,” ucap bagor.

Sesuai dengan pekerjaan dan material yang sudah adalah dilokasi, maka bobot sudah 50 persen. tambah bagor. tim