DORONG PEMERINTAH PERBAIKI AKURASI DATA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI GABAH DI BALI

BALI, HR - Melambungnya harga beras diatas HET (harga eceran tertinggi) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan pada pertengahan September 2017 lalu, terutama untuk jenis beras medium terjadi hampir merata di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Propinsi Bali, Selasa (16/1), melakukan monitoring di sejumlah supermarket antara lain; Ayunadi Swalayan Panjer, Hypermart Simpang Dewa Ruci, Carrefour Sunset Road dan Coco Mart Batubulan.

Monitoring yang dipimpin langsung Ketua APRINDO Bali, I Gusti Ketut Sumardayasa ini diikuti oleh sejumlah pengurus seperti Wakil Ketua Bidang Organisasi, AAN Agung Agra Putra, WK Ketua Bidang Perdagangan Ichwan Eko, Sekretaris I Made Abdi Negara dan Ida Bagus Werdibudaya.

Menurut Gusti, tujuan pelaksanaan monitoring ini adalah melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus mendapatkan masukan dari para peritel terhadap masalah kenaikan harga yang sangat drastis yang saat ini tengah menjadi sorotan secara nasional tersebut.

Menurut Gusti, salah satu kelemahan pengambil kebijakan adalah rendahnya akurasi data dari hulu ke hilir, padahal beras adalah bahan pokok utama yang mestinya mendapatkan penanganan yang jauh lebih serius. Salah satu contoh adalah pemerintah mestinya memiliki data, berapa produksi riil gabah di Bali, terus berapa yang digiling langsung di Bali serta berapa yang dikirim keluar pulau, berapa penggilingan di Bali yang memiliki fasilitas mesin pengering serta seterusnya. Data-data ini jika akurat, akan bisa digunakan untuk memonitoring kondisi ketahanan pangan beras secara akurat.

Di sisi lain, Agung Agra yang juga pemilik Ayunadi Swalayan, menyampaikan bahwa peritel cenderung mengikuti trend harga yang diberikan oleh supplier.

“Padahal beras adalah salah satu item barang yang menyumbang margin sangat rendah, namun kembali lagi kita tidak mungkin jual rugi, harus ada margin walaupun hanya nol koma sekian, jadi kalau di supplier mahal, otomatis harga di peritel juga naik,” ujarnya, seraya menyampaikan bahwa di Ayunadi Swalayan telah berusaha memenuhi ketentuan HET untuk beras premium.

Dari hasil monitoring sendiri, rata-rata peritel hanya menjual beras jenis premium dengan harga sesuai HET bahkan ada yang dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk jenis beras premium yakni Rp. 12.800 per kilogram.

Hasil monitoring ini selanjutnya akan dilaporkan ke DPP APRINDO di Jakarta sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan pemerintah, termasuk mendata supplier yang memberikan harga jual ke peritel di atas HET yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menanggapi rencana impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah, pihaknya mengaku menyambut baik rencana tersebut, walaupun banyak hal yang bisa dilakukan pasca dan pra impor untuk menjamin ketahanan pangan yang lebih baik di masa mendatang. ans

BALI, HR - Pembangunan kantor Perbekel (Kepala Desa) Sobangan Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, yang dibiayai dari ADD (Anggaran Dana Desa) Tahun Anggaran 2017, sampai berita ini diturunkan masih dalam tahap pengerjaan oleh pihak pelaksana.

Seperti terlihat dalam foto, proyek pembangunan Kantor Perbekel dengan nilai diatas Rp 3 M. Sedangkan pekerjaan tembok penyengker dibiayai dengan anggaran terpisah, tetapi dikerjakan oleh satu rekanan, yaitu CV Pasek Sangkan Buana.

Dari pantauan wartawan HR di lokasi proyek, para pekerja masih terus berjibaku dengan waktu. Apalagi faktor cuaca yang tidak menentu di wilayah utara Kabupaten terkaya kedua di Indonesia ini. Perpanjangan waktu yang diberikan oleh pihak TPK (Tim Pengelola Kegiatan).

Kasi Kesra Pembangunan Desa, Dewa Suartika, melalui pesan singkatnya (SMS), menjelaskan bahwa perpanjangan waktu yang diminta oleh pihak pelaksana, karena alasan cuaca dan susahnya mendapat material. Karena erupsi Gunung Agung beberapa waktu lalu.

Tak banyak informasi yang diberikan oleh pihak panitia maupun pihak pelaksana terkait keterlambatan pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh CV Pasek Sangkan Buana. Begitu juga halnya dengan I Made Ridia selaku Pimpinan CV Pasek Sangkan Buana, malah tidak mengubris pertanyaan HR yang dikirim melalui pesan singkat (SMS), terkait batas waktu pengerjaan dan kapan akan di PHO. ans

DENPASAR, HR - Sekitar 15 ribu simpatisan yang terdiri dari tujuh parpol pendukung, ditambah relawan Rai Mantra, mengantar pasangan Mantra-Kerta mendaftar Pilgub Bali, Selasa (9/1/18).

Sebelum mendaftar Pilgub Bali di KPU Provinsi Bali, Mantra-Kerta mendeklarasi diri di lapangan sebelah timur Bajra Sandi Renon.

Sekitar 15 ribu massa gabungan dari kader Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PKS, PBB, Perindo dan relawan Rai Mantra yang terkenal royal terhadap Walikota Denpasar. Tumpah ruahnya pendukung Rai Mantra Sudikerta sudah terlihat sebelum acara dimulai. Seperti yang disampaikan Ketua Relawan Rai Mantra, Ida Bagus Tarmiana, yang lebih dikenal dengan panggilan Gusde Bendega. Massa pendukung Rai Mantra dipusatkan dulu disamping warung Bendega sebagai basicnya relawan. Pada acara deklarasi kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta, di Monumen Bajra Sandhi.

Partai yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bali (KRB) secara resmi mengusung paket yang diberi nama Mantra-Kerta. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra saat ini merupakan Wali Kota Denpasar yang diusung PDIP. Sementara I Ketut Sudikerta saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali. Selain itu, dia juga Ketua DPD Partai Golkar Bali.

Menurut Ketua KRB, I Made Mudarta, massa yang membanjiri Monumen Bajra Sandhi demi menyaksikan deklarasi Mantra-Kerta mencapai 15 ribu orang.

"Jumlah yang hadir ke sini sebanyak 15 ribu orang. Ini di luar perkiraan kita, karena kami hanya mengundang 5 ribu orang saja. Tapi ada yang mendorong rakyat datang berduyun-duyun ke sini, yakni Mantra-Kerta," kata Mudarta, Selasa (9/1/2018).

Ketua DPD Partai Demokrat Bali itu mengaku sengaja memilih tanggal 9 Januari untuk mendaftarkan paket Mantra-Kerta ke KPUD Bali. KRB, Mudarta melanjutkan, dibentuk pada 9 November 2017.

Monumen Bajra Sandhi dipilih sebagai lokasi deklarasi juga lantaran dirancang oleh Gubernur Ida Bagus Mantra pada 1988, yang merupakan ayahanda dari Ida Bagus Rai Dharmawijaya.

"Paket Mantra-Kerta ini sejuk, membawa kecerahan, memberikan keteduhan, inspiratif, memotivasi untuk memajukan Bali," kata Mudarta.

Sementara itu, program unggulan tertuang dalam visi misi yang diberi nama Nawa Chandra.

"Nawa itu sembilan dan Chandra artinya bulan. Bulan ini filosofinya menerangi kegelapan. Jadi, Nawa Chandra artinya sembilan program yang membawa ke arah jalan terang," ujarnya.

Pada kesempatan itu, kedua kandidat diminta menandatangai Pakta Integritas yang berisi dua poin. Pertama, yakni mendukung sepenuhnya kajian Universitas Udayana dan aspirasi masyarakat degan tegas menolak reklamasi Teluk Benoa. Kedua, mendukung terwujudnya pemerintah yang bersih, berwibawa, dan terbebas dari praktik KKN.

Di sisi lain, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menegaskan, ia bersama I Ketut Sudikerta telah menapakkan ketegasan suksesi Gubernur Bali.

"Kami siap ngayah (bekerja ikhlas) dan melayani masyarakat Bali. Ini baru permulaan, baru berproses, belum akhir. Kita kawal semua dan dukung kami sampai menang. Mari bersama rakyat kita bersatu dan gotong-royong membangun Bali," ajaknya. ans

BALI, HR - Dalam rangka memperingati HUT Korpri yang ke-46, PNS Polda Bali melaksanakan kegiatan bhakti sosial gotong royong pemungutan sampah plastik di sekitar obyek wisata Taman Soekasada Oejoeng, Karangasem, Rabu (22/11/2017). Kegiatan ini dihadiri Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri, Forkopimda Kabupaten Karangasem beserta seluruh anggota Korpri dan PGRI Kabupaten Karangasem.

Ketua Korpri Polda Bali, I Wayan Kota, S.H. ketika dikomfirmasi mengatakan, perayaan HUT Korpri pada tahun ini dilaksanakan secara sederhana melalui kegiatan yang bersifat peduli terhadap lingkungan dengan melakukan bhakti sosial pemungutan sampah plastik. Pada kegiatan ini, pihaknya juga memberikan hadiah kepada sepuluh orang PNS yang semangat memungut sampah.

“Sebagian warga Karangasem masih ada menempati posko pengungsian Gunung Agung. Untuk itu, kita juga menyerahkan bantuan sembako dan mengecek kesehatan para pengungsi yang berada di Desa Subagan, Karangasem,” ucap I Wayan Kota, S.H.

Sementara I Gusti Ayu Mas Sumatri mengucapkan terima kasih kepada seluruh PNS Polda Bali atas partispasi dan kepeduliannya pada masyarakat Karangasem dengan mengadakan bhakti sosial. Pada kesempatan itu juga, Bupati Karangasem meminta kepada Korpri agar senantiasa melayani seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminasi. Korpri juga harus menata diri agar dapat mengemban tugas untuk memantapkan jiwa korps, meningkatkan soliditas dan solidaritas antar anggota.

“Saya mengajak seluruh anggota Korpri untuk selalu menambah wawasan, sehingga dapat mengembangkan kemampuan untuk bertindak secara proporsional sebagai aparatur negara dan sejalan dengan manajemen organisasi tanpa mengabaikan harapan dan tuntutan masyarakat yang semakin cerdas,” ujar Bupati Karangasem. anas

BALI, HR - Kabag Binops Ditpam Obvit Polda Riau, AKBP Drs. Mompang Harahap bersama Kasubdit Wisata AKBP Heru Martaya melaksanakan study banding mengenai verifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Hotel (SMPH) di Pullman Hotel and Resort, Bali Legian Beach di Jalan Pantai Kuta, Badung, Kamis (23/11/2017). Kegiatan ini didampingi Tim Verifikasi SMPH Polda Bali yang dipimpin langsung Kasubdit Wisata Polda Bali AKBP Dra. Indrayati.

Tiba di hotel, Tim Verifikasi disambut Mr. Frank Liason selaku Manajer Pullman Hotel and Resort. Bahkan, selama kegiatan berlangsung pihak manajemen hotel terus mendampingi tim ketika mengecek seluruh isi hotel. Pengecekan melibatkan personel yang memiliki kemampuan dan kompetensi dibidangnya, antara lain Sat Brimob, Biro Ops, Bidang TI, Ditreskrimsus dan PHRI Bali.

AKBP Dra. Indrayati ketika dikonfirmasi mengatakan, kegiatan SMPH ini sudah berlangsung dari tahun 2013. Pada intinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pembinaan dan memberikan pertimbangan serta nasehat kepada pihak hotel dalam menerapkan sistem manajemen keamanan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir korban jiwa jika terjadi bencana seperti kebakaran, gempa bumi dan tsunami. Selain itu, juga untuk mencegah kriminalitas yang terjadi di area hotel.

“Tujuannya adalah agar hotel lebih safety saat memberikan pelayanan kepada tamu,” ucapnya.

“Kegiatan diawali dengan pengecekan di front office, untuk mengecek data tamu dan bagaimana sistem pembayarannya dengan menggunakan kartu kredit dan mencegah terjadinya transaksi uang palsu. Tim juga mengecek peralatan emergency, CCTV, rute evakuasi, petugas security, engineering serta food and beverage, bahkan sampai dengan pembuangan limbah. Pokoknya kita cek semua, termasuk kitchen,” tegas perwira melati dua ini.

Dijelaskannya, setelah melakukan verifikasi ini, pihaknya akan melayangkan surat rekomendasi tentang apa saja yang menjadi temuan dan harus ditindak lanjuti oleh pihak hotel.

“Hotel ini sudah diverifikasi dua kali dan kita lihat sudah ada perkembangan sangat bagus. Dulu hanya terpasang 58 CCTV, sekarang sudah ada 84 CCTV. Bahkan sudah dilengkapi dengan tali panjat dan pintu masuknya sudah menggunakan finger print,” imbuhnya.

Usai dilakukan verifikasi, pihak hotel akan diberikan sertifikat yang berlaku selama tiga tahun dan ditandatangani Kapolda Bali. “Selama tiga tahun itu, pihaknya akan melaksanakan supervisi ke hotel untuk mengecek kembali apakah rekomendasi yang kita berikan sudah di follow up apa belum,” terangnya.

Sementara AKBP Drs. Mompang Harahap mengungkapkan, Polda Riau melaksanakan study banding ke Polda Bali dalam rangka menindak lanjuti MoU antara Kapolri dengan PHRI terkait SMPH. Kapolri memerintahkan seluruh Kapolda untuk melaksanakan study banding terkait pengamanan hotel ke Polda Bali, karena di Polda Bali sudah melaksanakan dari tahun 2013.

Menurutnya, verifikasi SMPH mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kunjungan wisatawan. Para wisatawan akan lebih memilih hotel yang sudah diverifikasi oleh tim dari Polda Bali bersama dengan PHRI. Ini adalah modal utama untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang akan menginap di hotel.

“Jadi salah satu syarat pemilihan orang mau tinggal di hotel itu adalah apakah dia sudah mendapat sertifikasi SMPH dari Polda Bali. Itulah yang menjadi standart, sehingga kami diperintahkan oleh Kapolda Riau untuk melaksanakan study banding ke Polda Bali. Karena sampai sekarang jajaran Polda Riau belum melaksanakan secara maksimal,” ungkapnya.

Usai melaksanakan study banding, perwira ramah dan murah senyum ini mengaku akan langsung bekerja sama dengan PHRI Provinsi Riau untuk melaksanakan verifikasi SMPH sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Polda Bali.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Bali, Dirpamobvit dan Kasubdit Wisata beserta jajarannya yang telah membawa kami langsung melaksanakan atau melihat secara langsung tentang pelaksanaan verifikasi ini. Kemudian nanti bisa kami terapkan di Polda Riau,” kata AKBP Drs. Mompang Harahap.

Sedangkan Mr. Frank Liason menyampaikan terima kasih dan mengaku senang dengan adanya verifikasi SMPH dari Polda Bali. Dengan adanya verifikasi ini pihaknya banyak mendapat masukan terkait safety, security, makanan dan keselamatan tamu serta karyawan hotel.

“Verifikasi SMPH ini mengacu pada safety standar internasional dan itu sudah kami terapkan. Kita sangat berterimakasih sudah mendapatkan audit dan masukan-masukan yang sangat berguna untuk kita,” ucapnya dalam bahasa inggris. anas

BALI, HR - Tak mesranya hubungan antara Perbekel Desa Darmasaba dengan BPD (Badan Pemberdayaan Desa) berbuntut pada pengaduan oleh pihak BPD Desa Darmasaba ke Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Bali.

"Yang jelas surat laporan ke BPK Provinsi Bali dikirim per tanggal 2 Oktober 2017, oleh BPD," jelas I Made Tarem SH, Perbekel Desa Darmasaba pada wartawan, Senin (13/11/17) di ruang kerjanya.

I Made Tarem pun agak kaget dengan sikap BPD yang melaporkan dirinya ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Provinsi Bali. Pasalnya, antara Perbekel (Kepala Desa) dengan BPD maupun LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) adalah mitra dalam pengelolaan Dana Desa maupun Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan adanya laporan pihak BPD ke BPK Provinsi Bali, I Made Tarem tak menampik jika dirinya sudah dipanggil juga oleh Inspektorat Kabupaten Badung sekitar tiga minggu yang lalu.

"Saya lupa tanggalnya, tapi saya sudah dipanggil oleh pihak Inspektorat dan juga pihak BPMD Kabupaten. Saya menyampaikan semua program yang sudah kami jalankan," jelas Tarem.

Laporan yang dibuat oleh pihak BPD ke BPK Provinsi Bali, menurut pengakuan I Made Tarem, terkait penggunaan Dana Desa tahun 2015. Ketika itu, Desa Darmasaba mengelola anggaran lebih dari Rp 15 M.

Rinciannya, Dana Induk sebesar Rp 14.673.959,140 dan di anggaran perubahan ada dana tambahan sebesar Rp 1.024.716.873,15. Jika ditotal keseluruhannya akan mencapai Rp 15 M lebih.

Justru di tahun anggaran 2016, Dana Desa yang di kelola menurun. Dari data yang disodorkan oleh staff Desa, bahwa anggaran dikelola tahun 2016 hanya sekitar kurang lebih Rp 11 M. Dengan rincian, Dana Induk Rp 10.960.341.419,32 dan ditambah dana perubahan sebesar Rp 989.966.837.

Dijelaskan I Made Tarem SH, selama ini pengelolaan Dana Desa baik yang berasal dari Pusat maupun Kabupaten, semua sudah di bahas dengan pihak BPD maupun LPM.

"Kami tetap melakukan pembahasan terkait pengelolaan Dana Desa dengan pihak LPM maupun BPD, makanya saya sendiri agak kaget kalau ada laporan sampai ke BPK Provinsi Bali," jelasnya kecewa.

Desa Darmasaba membawahi 12 Banjar dan 2 Desa Adat. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Badung yang rutin menerima kucuran Dana dari Pemkab. Dana yang diambil dari Pajak Hotel dan Restauran dengan nilai cukup fantastis. ans

BALI, HR – Sabtu (4/1) sekitar pukul 14.00 WITA, Polresta Denpasar melakukan penggeledahan di rumah anggota Dewan dari Partai Gerindra, KS, di Jalan P. Batanta No 70, Br Sebelanga, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Penggeledahan dilakukan dalam rangka pengembanagan pengungkapan kasus narkoba yang meresahkan masyarakat. Pengeledahan dilakukan oleh Unit Sat Narkoba Polresta Denpasar yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Kompol Wayan Arta Atiawan SH S.IK MH beserta team dari Polresta Denpasar, dan dari Dit Narkoba dipimpin AKBP Pakris SH MH Mad serta staf BNN Propinsi hadir juga unit Reskrim dan Ident Polresta Denpasar.

Informasi dari pihak kepolisian, selain diduga sebagai bandar narkoba, oknum anggota dewan tersebut juga menyediakan ruangan khusus bagi pemakainya.

Ada enam kamar yang disediakan untuk para pemakai yang ingin menikmati barang haram tersebut. Selain kamar, fasilitas lain seperti music sudah ada. Di manjanya para pecandu barang haram tersebut oleh KS agar para pengguna lebih aman dan nyaman.

Adapun barang bukti yang disita untuk diamankan adalah satu tas hitam yang didalamnya terdapat satu kantung warna hitam didalamnya berisi tas hitam the best fagrenses berisi 3 (tiga) paket shabu dan 3 (tiga) buah bong yang ditemukan diatas plafon ranjang/tempat tidur.

Satu kotak plastik di dalamnya berisi satu paket kristal bening diduga shabu, satu buah bong, dua buah KTA (Kartu Tanda Anggota) Partai Gerindra atas nama KS ditemukan di atas rak tembok. Satu buah peti kayu didalamnya terdapat satu buah Senpi Baretta, dua buah Soft Gun, lima buah tabung gas soft gun, satu buah sajam yang berupa senjata api, satu buah sajam berbentuk tongkat. Satu tas hitam didalamnya berisi dua buah tabungan BCA dan Kitir gaji An. KS ditemukan di lantai samping ranjang. Satu buah tas warna hijau didalamnya terdapat lima butir peluru soft gun ditemukan di lantai samping ranjang. Satu buah Pisau Komando, lima kotak peluru senapan angin. Dan tiga sajam ditemukan di dalam laci TV.

Saksi - saksi yang hadir saat penggeledahan berlangsung diantaranya I Gusti Made Suandi Perbekel Dauh Puri Kauh, Nyoman Gede Sukandi Pecalang Br Sebelanga, istri dari KS alias JJ.

Sekitar Pukul 17.00 WITA, seluruh rangkaian giat penggeledahan berakhir, semua BB temuan dibawa ke maporesta untuk penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan diduga pemilik BB, KS als MJ masih dalam pengejeran oleh Unit Opsnal Sat Narkoba. ans

BALI, HR - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Dr. Jaya Kesuma, SH, Senin (23/10) meninjau proyek pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Badung yang berlokasi di sebelah timur Terminal Mengwi di Desa Mengwitani. Saat peninjauan Kajati Bali didampingi Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung IB Surya Suamba, serta Kabag Humas Setda Badung I Putu Thomas Yuniarta dan Kabag Hukung Komang Budi Argawa.

Dalam peninjauan Kajati Bali Jaya Kusama mengajak serta Kajari Denpasar, Kajari Tabanan, Kajari Gianyar serta Kajari Karangasem. Pada kunjungannya Kajati mengecek pembangunan gedung utama/kantor yang berlantai III. Setiap lantai tak lepas dari pengamatannya dan sesekali memberikan pertanyaan kepada pelaksana kegiatan. Proyek pembangunan gedung Kantor Kajari Badung ini sepenuhnya dari APBD Badung tahun 2017, dengan total anggaran Rp 29.044.675.618. Termasuk lahan seluas 1 hektar juga dibahkan untuk pembangunan gedung kantor yang terdiri dari 7 kegiatan.

Diantaranya, pos jaga dan pos pelayanan hukum, gedung kantor Kejari, gedung serbaguna, gedung barang bukti/arsip, dharma kariani klinik ruang koperasi dan kantin, rumah dinas Kejari dan lima unit rumah dinas Kasi, serta pembangunan pagar dan candi bentar. Pada kesempatan tersebut, Kajati Jaya Kesuma mengucapkan terimakasih kepada Bupati Badung Giri Prasta yang sudah memiliki pemikiran kedepan untuk membangun gedung Kantor Kejari Badung ini. "Pembangunan Gedung Kejari ini merupakan bukti Bupati Giri Prasta sangat komit dan perduli pada pelayanan prima bagi pencari keadilan,"ungkap Jaya Kesuma. Dia hanya berpesan agar penyelesaian proyek bangunan bisa sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dibagian lain, Bupati Badung Giri Prasta disela-sela peninjauan pembangunan gedung Kantor Kejari Badung menekankan kepada Konsultan agar senantiasa mengawasi pekerjaan pembangunan ini. "Kalo Bisa pantau setiap hari sehingga jika ada spek yang tidak sesuai dalam kontrak dan rencana dapat segera memberikan teguran. Dan untuk kontraktor agar bekerja dengan profesional. Jika pekerjaan ini memerlukan tambahan tenaga segera tambahkan tenaga kerja, jangan sampai proyek ini tertunda akibat kekurangan tenaga kerja," ingat Giri Prasta.

Kepala Dinas PUPR Surya Suamba memaparkan sampai saat ini telah tercapai realisasi proyek sebesar 75,313% dari target 75,30%. Pihaknya berjanji akan mengenjot pekerjaan, dan optimis akan selesai tepat waktu.

"Pada peninjauan tadi Bapak Kajati juga mengingatkan agar proyek bisa selesai sesuai jadwal. Beliau juga meminta saat peresmian taman-taman juga juga telah selesai," ungkapnya. ans

APBD 2018: Belanja Publik Dirancang 75,91%; 

Belanja Aparatur 24,09%

BALI, HR - Pemkab Badung bersama DPRD Badung melaksanakan Sidang Paripurna dengan agenda penjelasan Bupati Badung terhadap 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (23/10), di Ruang Sidang Uttama Gosana, Gedung DPRD Badung, Puspem Badung.

Salah satunya Ranperda APBD 2018. Pada Ranperda APBD 2018, Belanja Publik Dirancang 75,91%, dan Belanja Aparatur hanya 24,09%. Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata dan dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa. Sidang diikuti Wakil Ketua DPRD bersama anggota DPRD Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Badung dan Pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Badung.

Kesembilan Ranparda yang disampaikan Bupati meliputi; Ranperda tentang APBD Badung tahun anggaran 2018, Ranperda tentang perubahan atas Perda No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Ranperda tentang perubahan atas Perda No. 17 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Ranperda tentang perubahan atas Perda No. 20 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Ranperda tentang perubahan atas Perda No. 8 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Ranperda tentang perubahan atas Perda No.5 tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi, Ranperda tentang Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Ranperda tentang Perangkat Desa dan Ranperda tentang Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa.

Dalam penjelasannya, Bupati Giri Prasta menyampaikan, untuk Ranperda APBD Badung tahun 2018, pendapatan daerah dirancang Rp 6 triliun lebih, jumlah ini meningkat 18,63% dari tahun 2017. Pendapatan daerah terdiri dari, PAD dirancang Rp 5,1 T lebih, dana perimbangan Rp 626 M, pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 220 M lebih.

Sementara belanja daerah dirancang Rp 6,5 T lebih meningkat 6,29% dibandingkan tahun anggaran 2017. Belanja daerah terdiri dari, belanja tidak langsung dirancang Rp 3,2 T lebih, belanja langsung Rp 3,2 T lebih. Pembiayaan daerah, untuk penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 515 M lebih, dan pada tahun anggaran 2018 tidak dianggarkan pengeluaran pembiayaan.

Ditambahkan, anggaran belanja langsung di tahun 2018, diprioritaskan untuk membiayai program/kegiatan strategis daerah sebagai implementasi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB).

"Komposisi belanja daerah berdasarkan penerima manfaat, maka sebagian besar merupakan belanja publik yang manfaatnya diterima oleh masyarakat sebesar 75,91%, sedangkan sisanya merupakan belanja aparatur yang manfaatnya diterima aparatur pemerintah sebesar 24,09%," tegasnya.

Dibidang pangan, sandang dan papan, sub bidang pangan, dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 3,7 M lebih. Program lain pendukung ketahanan pangan dialokasikan dana Rp 23 M lebih, untuk pemberdayaan ikan dan nelayan dengan memberikan sarana prasarana sebesar Rp 6,9 M lebih. Peningkatan SDA serta peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan sebesar Rp 89 M lebih. Sub bidang sandang dirancang sebesar Rp 1,6 M lebih, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi dialokasikan sebesar Rp 26 M lebih. Juga program pelatihan keterampilan menenun dan menjahit sebesar Rp 3,6 M lebih. Sub bidang papan antara lain; program lingkungan sehat perumahan sebesar Rp 67 M lebih, program penataan perumahan dan kawasan pemukiman sebesar Rp 988 juta lebih. Program pengembangan perumahan dan kawasan penukiman sebesar Rp 3,3 M lebih. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti; kegiatan peningkatan kualitas rumah sehat sebanyak 2.475 unit, bedah rumah 150 unit, perbaikan ruman veteran 50 unit dengan total alokasi Rp 84 M.

Lebih lanjut dijelaskan, bidang pendidikan dirancang Rp 1,3 T lebih atau sebesar 20,01% dari belanja daerah. Bidang kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp 666 M lebih atau 11,21%. Sub. Bidang sosial sebesar Rp 2,3 M lebih, selain itu terdapat pula kegiatan bantuan sosial penunggu pasien, bantuan usaha ekonomi produktif kepada KK miskin serta santunan bagi penyandang cacat sebesar Rp 45 M lebih. Sub. Bidang Ketenagakerjaan dirancang Rp 4,4 M lebih, meningkatkan kesempatan kerja sebesar Rp 3,6 M lebih, meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja sebesar Rp 1,3 M lebih. Bidang seni, adat, agama dan budaya diantaranya kreativitas sekaa teruna Rp 159 M lebih, pelatihan penyuratan lontar dan pendataan warisan budaya 1,6 M lebih, pelatihan pengelola/pengawas LPD Rp 1,7 M lebih, penguatan lembaga adat Rp 16,6 M lebih, dan pembangunan infrastruktur dibidang budaya sebesar Rp 188 M lebih. Untuk bidang pariwisata dialokasikan sebesar Rp 63 M lebih. Bidang infrastruktur lainnya sebesar Rp 462 M lebih, dan bidang regulasi dialokasikan sebesar Rp 747 juta lebih. ans

BALI, HR – PT Brantas Abipraya (Persero) mengabaikan keselamatan buruh tanpa K3. Proyek Pembangunan Rumah Susun Sewa Jawa Timur 2 – Bali yang berlokasi di depan Rumah Sakit Sanglah, Denpasar Bali menjadi sorotan warga.

Pasalnya, pada pekerja yang sedang melakukan aktifitas tanpa menggunakan alat standart Keselamatan Kerja atau K3. Seperti tampak dalam foto. Padahal sesuai UU No 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, dimana di dalam UU tersebut memuat seluruh tentang ketenagakerjaan, termasuk Keselamatan dan Kesehatan para pekerja.

Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) Kontruksi bidang pekerjaan umum. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/Men/1980 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja di bidang kontruksi bangunan. Sudah dijelaskan, jika perusahan harus melengkapi para pekerja dengan alat keselamatan kerja. Seperti helm, sepatu maupun vest atau rompi.

Justru hal ini tidak diterapkan oleh pihak PT Brantas Abipraya (Persero). Perusahaan plat merah itu terkesan membiarkan para pekerjanya bekerja tanpa alat keselamatan kerja.

Saat hal ini dikonfirmasi ke lokasi proyek, Project Manager, M Fikrinala Margaliu ST tidak ada di lokasi. Dari informasi seorang stafnya, Project Manager jarang ada di proyek. Begitu juga dengan Site Managernya. ans

DENPASAR, HR – Pelantikan Putu Nova Christ Andika Graha Parwata SH beberapa waktu lalu, yang sempat menuai kontroversi, karena dilantik seorang diri di Pengadilan Negeri (PN) Bali, akhirnya terjawab sudah. Munculnya polemik tersebut membuat Ketua Umum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bersatu, Agustinus Nahak SH MH angkat bicara.

“Sesuai UU Advokat, seseorang yang akan dilantik harus berpendidikan Sarjana Hukum, dan mengikuti pendidikan advokat serta sudah melakukan tahapan ujian dan sudah dinyatakan lulus,” tegas Agustinus Nahak, Rabu (2/8).

Muncul polemik atas pelantikan terhadap diri Putu Nova Christ Andika Graha Parwata SH, yang tak lain dari putra Ketua DPRD Badung, Putu Parwata SH, yang sah sesuai UU. Oleh Agustinus Nahak, tudingan itu dianggap sudah keterlaluan.

Sebelum mengucapkan sumpah, calon advokat juga harus melengkapi semua persyaratan dokumen pengangkatan. “Jadi tidak mudah seseorang bisa jadi advokat,” tegasnya.

Dalam jumpa pers dengan awak media, Putu Nova Christ Andika Graha Parwata menjelaskan, jika dirinya telah mengikuti Diklat Khusus Profesi Advokat di Jakarta selama tiga minggu. Sesuai persyaratan yang dibutuhkan. Dan sebelum mengajukan permohonan pengangkatan ke kantor DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI).

“Syarat untuk menjadi calon advokat yang akan di sumpah harus sesuai identitas domisili. Karena saya berdomisili di Bali, makanya saya mengajukan agar pelantikan di Pengadilan Tinggi Bali,” jelas Nova serta menunjukan kartu identitasnya.

Sehari setelah pelantikannya, menurut Nova, dirinya mendatangi DPD KAI Bali, dengan maksud untuk mendapatkan rekomendasi. Sayangnya, DPD KAI Bali belum merespon. Sedangkan Nova sendiri sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP KAI di Jakarta, yang dinyatakan sebagai calon advokat.

“Jadi sampai saat permohonan saya masih di pending, kita masih menunggu jawaban dari DPD KAI Bali,” jelas Nova.

Didamping oleh beberapa orang pengurus HAMI, Putu Nova Christ Andika Graha Parwata, mengatakan, jika langkah yang dilakukan untuk mengklarifikasi pemberitaan miring tentang dirinya, yang mana menyebutkan Pengadilan Tinggi Bali menyumpah advokat yang diduga bodong. Pria ramah ini mengaku sangat terpukul dengan pemberitaan tersebut.

“Ini pemberitaan yang tendensius dan merugikan bagi saya, tentu saya harus melakukan pembelaan diri,” tegas Nova.

Berbeda dengan Nova, Agustinus Nahak, justru sangat berang dengan pemberitaan yang memojokan rekan satu profesinya. Dengan tegas Nahak mengatakan jika tidak jelas jangan membikin opini yang bisa membunuh karakter seseorang.

“Ini sangat merugikan, dan kami akan berkordinasi untuk melakukan langkah apa yang akan kami ambil,” tuntas Nahak. ans

BALI, HR - Jelang perhelatan pemiihan Kepala Daerag Kabupaten Gianyar 2018, Partai Nasdem Gianyar rupanya tak ingin tertinggal kereta, hari ini (19/6) di sekretariatnya DPD Partai NasDem Gianyar membuka program Nasdem Memanggil, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Bupati / Wakil Bupati yang akan maju dalam Pilkada Gianyar 2018 nanti.

Ketua tim, I Made Kariyasa, yang juga duduk sebagai Sekretaris DPD Partai Nasdem Gianyar menyebutkan bahwa sehari sebelumnya telah dilakukan rapat pembentukan tim dengan melibatkan pengurus DPD Partai Nasdem Gianyar hingga ke tingkat kecamatan.

"Tim ini dibentuk dan akan bekerja dengan mengacu pada SK 228/2017 yang telah dikeluarkan oleh DPP tentang juklak penjaringan Bacalon Kepala Daerah, " ujar I Made Kariyasa, "sejanjutnya tim akan efektif bekerja per hari Senin, 19 Juni sampai dengan Sabtu, 24 Juni 2017 mendatang.

Menurutnya tim penjaringan telah mengantongi 11 nama tokoh Gianyar yang layak dipertimbangkan memimpin Kabupaten Gianyar kedepan.

Tim penjaringan juga akan melakukan jemput bola, dengan melakukan pendekatan kepada para tokoh Gianyar untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari Partai dengan slogan gerakan perubahan tersebut.

"Penjaringan bakal calon Bupati/ Wakil Bupati Gianyar ini bersifat terbuka. Artinya siapa saja boleh mendaftar, baik kader maupun non kader Partai NasDem," jelas Kaiyasa, politisi asal Ubud ini menerangkan.

"Namun disisi lain penjaringan ini juga bersifat tertutup dalam arti siapapun yang sudah mendaftar, akan kami jaga kerahasiaannya sampai ada keputusan dari DPP nama bakal calon yang mendapat rekomendasi dari Partai NasDem," ujarnya lagi.

Dalam kesempatan pembukaan program ini, AA. Parwatha, S.H, selaku Sekretaris Bappilu DPW Partai Nasdem Bali, juga menerangkan bahwa nantinya DPD Partai Nasdem Gianyar akan menyaring nama-nama bakal calon yang masuk dan mengusulkan kepada DPW Partai Nasdem Bali sejumlah 3 nama. Selanjutnya DPW Partai NasDem Bali berhak menambahkan 2 nama lagi, sehingga total ada 5 nama yang akan diusulkan di DPP. Dari 5 nama inilah Tim Pemenangan Pemilu DPP menimbang siapa bakal calon Bupati/Wakil Bupati yang akan diusung DPD Partai NasDem Gianyar pada pilkada 2018 nanti.

Pada peluncuran program penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Bupati / Wakil Bupati ini hadir pula I Wayan Suryawan, Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Bali selaku Koordinator Daerah Gianyar, dan seluruh anggota DPRD Gianyar dari Partai Nasdem, Dewa Mertajaya dan Dewa Mahadi. anas

DENPASAR, HR – Tiga terdakwa kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan Tim Saber Pungli Polda Bali di Kantor Desa Tulikup, Gianyar menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (1/2) kemarin. Ketiganya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Tiga terdakwa yang disidang secara bersamaan ini, yaitu Perbekel Tulikup I Nyoman Pranajaya,62, Kelian Dusun Banjar Menak I Gusti Ngurah Oka Mustawan,45, dan I Gusti Ngurah Raka,50, yang menjabat sebagai Kelian Subak Siyut, Gianyar. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), I Wayan Suardi di hadapan majelis hakim pimpinan Ni Made Sukereni menyatakan jika perbuatan ketiganya dilakukan pada, Jumat (16/12) lalu di Kantor Desa Tulikup, Gianyar. Saat itu, korban I Gusti Ngurah Crisna Diana akan mengurus pengalihan surat kepemilikan tanah dari Pipil menjadi sertifikat di Banjar Siyut, Desa Tulikup.

Nah, dalam pengurusan inilah ketiga tersangka meminta sejumlah uang untuk pengurusan konversi. Sesuai Perdes, biaya untuk pengurusan ini hanya Rp 500 ribu, namun Perbekel, Kelian Dusun dan Pekaseh meminta Rp 30 juta kepada korban. “Karena merasa diperas, korban melapor ke Tim Saber Pungli Polda Bali yang langsung melakukan penangkapan pada, Jumat 16/12) pukul 12.30 Wita usai korban menyerahkan uang Rp 30 juta,” jelas Suardi dalam dakwaan.

Ketiga terdakwa didakwa melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pun menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan. Atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

“Perbuatan para terdakwa, I Nyoman Pranajaya, I Gusti Ngurah Oka Mustawan, dan I Gusti Ngurah Raka diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yo Pasal 55 ayat (1) KUHP,” tegas Jaksa Suardi.

Atas surat dakwaan JPU, ketiga terdakwa melalui masing-masing penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda eksepsi dari para terdakwa. ans

DENPASAR, HR – Ocehan jubir FPI di salah satu stasiun TV swasta, membuat berang sejumlah tokoh serta organisasi masyarakat dari berbagai elemen yang ada di Bali. Dan hal ini berbuntut pelaporan juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, ke Polda Bali, Senin (16/1).

Munarman dianggap melakukan fitnah dengan mengatakan bahwa di Bali ada pecalang melempar rumah dan melarang umat Islam melakukan sholat Jumat.

Pinisepuh Sandhi Murti, Ngurah Harta mengungkapkan, apa yang dikatakan Munarman sudah sangat mengganggu kerukunan berbangsa dan bernegara.

"Ini murni fitnah. Munarman sudah membuat keresahan dan menganggu kebersamaan umat beragama. Kita meminta agar aparat kepolisian segera memeriksa Munarman, kenapa dia sampai mengatakan seperti itu ke kantor Kompas TV," katanya, Senin (16/1), di Mapolda Bali.

Ngurah Harta menambahkan, awalnya mereka akan berangkat ke Jakarta untuk melaporkan Munarman, namun oleh pihak kepolisian mengatakan cukup melapor ke kepolisian daerah Bali.

"Kami minta kasus ini agar diproses dan ini sebagai contoh bahwa polisi benar-benar bekerja untuk menjaga keutuhan NKRI," lanjutnya.

Ketua GP Ansor Kabupaten Badung, Imam Bukhori yang ikut melaporkan kasus ini mengatakan, Munarman telah melakukan fitnah dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Menurutnya, selama ini pihaknya bersama pecalang sering bersama-sama dalam melakukan pengamanan kegiatan keagamaan di Bali.

"Setiap kegiatan GP Ansor yang ada di Bali selalu melibatkan pecalang. Jadi itu adalah simbol toleransi. Dan menurut kami, apa yang dikatakan Munarman sangat tidak benar," katanya. ans

BALI, HR - Janji Pemkab Badung untuk memanggil pengelola tempat hiburan malam, La Favela atas terjadinya pengeroyokan wisatawan yang berkunjung ke tempat hiburan malam di kawasan Seminyak tersebut.

Senin (16/1), Kadisparda Badung, Satpol PP, Polresta Denpasar dan pihak pengelola La Favela yang diwakili Kadek Darmawan, memenuhi panggilan Pemkab Badung. Pertemuan dimulai sekitar pukul 10.00 pagi di ruang pertemuan Dinas Pariwisata Badung.

Cokorda Raka Darmawan saat ditemui HR, sangat menyayangkan terjadinya insiden tersebut, apalagi terhadap warga Negara Asing.

“Kami sangat menyayangkan sekali insiden di La Favela itu. Ini tentu bisa mencoreng pariwisata kita,” kata Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kab Badung Cokorda Raka Darmawan, Senin (16/1), di ruangannya.

Menurutnya, mantan Kadisdikpora Kab Badung ini, tindakan main hakim sendiri para petugas keamanan mestinya tidak perlu terjadi apabila petugas keamanan paham akan tugas dan tanggungjawabnya. “Petugas keamanan mestinya tidak boleh main hakim sendiri. Karena kan sudah ada prosedurnya,” ujar.

Atas kejadian ini, pihaknya berharap aparat kepolisian bisa segera memproses. Sehingga kasus-kasus semacam ini tidak terulang lagi.

“Sekarang pihak kepolisian sudah menangkap pelaku dan memeriksa korban. Artinya proses hukum sudah berjalan. Ke depan harapan kita hal seperti ini tidak terulang lagi,” harap birokrat asal Ubud, Kabupaten Gianyar, itu.

Sebagai instansi yang membidangi masalah pariwisata, Cokorda Raka Darmawan mengaku akan memberikan teguran khusus kepada pemilik usaha maupun pengelola tempat hiburan yang masih satu manajemen dengan La Laguna Restaurant & Bar. Jika teguran tidak mempan dan masih terjadi insiden serupa, maka pihaknya mengancam akan memberikan sanksi.

Lain halnya dengan apa yang terjadi di La Laguna Rest & Bar. Pengunjung yang masuk atau ingin menikmati suasana pantai, karena Restaurant tersebut persis ada di pinggir pantai, pihak pengelola memberlakukan aturan yang terkesan memaksakan, yaitu dengan memberlakukan minimal order. Dimana setiap pengunjung yang ingin mencicipi makanan atau minuman yang ada di Restaurant dan Bar tersebut, harus belanja minimal Rp 150.000 per orang. Hak konsumen pun seakan di kebiri oleh pihak La Laguna.

“Wah ini baru kali ini kami dengar informasi seperti ini,” kaget Cokorda Raka Darmawan.

“Yang pasti ini akan kami tanyakan juga kepada pihak pengelola, kenapa harus ada pemberlakukan minimal order, kan konsumen juga punya hak,” tambah pria ramah ini.

Adanya aturan yang dibuat sendiri oleh pihak pengelola La Laguna yang masih satu menejemen dengan La Favela. Dari pihak pengelola yang ditemui sebelum acara rapat di mulai. Kadek Darmawan mengaku, jika aturan yang banyak dikeluhkan terutama oleh wisatawan local. Karena banyak pengunjung yang datang ke tempat usahanya hanya membeli satu gelas juice.

“Kami bukannya melarang atau memilih tamu, tapi kami juga mengejar omset, karena banyak tamu yang datang, mereka hanya memesan satu gelas juice,setelah itu lama dan lalu pergi” jelas Kadek Darmawan pada HR di luar ruang pertemuan, Senin (16/1). ans

TABANAN, HR - Menjelang akhir tahun 2016, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menyerahkan penghargaan kepada daerah-daerah berprestasi.

Dua srikandi yakni Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini masuk dalam deretan penerimanya. Sesuai kategorinya, Tabanan memperoleh penghargaan PUPR 2016 untuk kategori kabupaten wilayah timur.

Dalam penghargaan di tahun ini, Tabanan sebelumnya harus bersaing dengan kabupaten Buleleng, Bantaeng, dan Bone. Sedangkan, Surabaya masuk kategori penghargaan khusus.

Penghargaan PUPR 2016 merupakan penghargaan ketiga kalinya yang diperoleh Tabanan. Penghargaan tersebut diserahkan dalam malam penganugerahan yang berlangsung pada Kamis (8/12) lalu di auditorium Kementerian PUPR.

Adapun tema PUPR 2016 adalah Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga penilaiannya meliputi bidang Keterpaduan Infrastruktur, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Keberhasilan Tabanan meraih penghargaan PUPR 2016 disambut dengan rasa syukur oleh Bupati Eka. Seperti yang disampaikannya saat tropi penghargaan diserahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan I GN Anom Anthara dan Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan Ida Bagus Wiratmaja.

“Pertama, tentunya saya sangat bersyukur karena Tabanan dipercaya lagi untuk mendapatkan prestasi dan yang hebat adalah rakyatnya. Saya hanya jembatan penyambung lidah rakyat,” ujar Bupati Eka.

Dikatakan, selain sebagai sebuah kebanggan, prestasi yang ketiga kalinya ini merupakan motivasi bagi jajaran Pemkab Tabanan untuk terus melakukan perbaikan pelayanan di bidang infrastruktur yang terintegrasi. Seperti Program Partisipatif yang mengambil gotong royong sebagai rohnya, Gerbang Indah Serasi, Bedah Warung, dan Gerbang Emas.

“Di tengah keterbatasan anggaran, ke depannya kita harus tetap memberikan pelayanan terbaik di bidang infrastruktur. Tentunya yang terintegrasi,” katanya.

Di kesempatan itu, Bupati Eka juga menekankan soal dukungan program dari masyarakat. Menurutnya, apapun prestasi yang diraih Tabanan sebetulnya tidak lepas dari dukungan masyarakat. “Sebaik apapun program yang diberikan, tanpa dukungan dari masyarakat, rasanya tidak akan jalan,” imbuhnya.

Diakui, dengan keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD) dalam susunan anggaran, Tabanan belum bisa lepas dari salah satu persoalan utamanya, yakni bidang infrastruktur fisik.

“Kondisi ini memang tidak mudah. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi dengan keterbatasan anggaran tersebut, kita tetap berjuang memberikan pelayanan ke pada masyarakat,” sambungnya.

Karena kondisi itu juga, sejumlah program digulirkan Pemkab Tabanan. Salah satunya Program Partisipatif dengan melibatkan masyarakat langsung sehingga saat ini setidaknya 400 kilometer jalan desa berhasil dibeton berkat gotong royong. Sesuai filosofi yang diadopsi ajaran Ir Soekarno. Bahwa, dengan berkoalisi bersama rakyat masalah infrastruktur akan selesai secara bertahap. Program partisipatif sendiri merupakan kegiatan pembangunan jalan yang materialnya disiapkan pemerintah dan tenaganya disumbangkan oleh masyarakat.

“Di sini kita bisa buktikan bahwa dengan gotong royong, kerja sama pemerintah dan masyarakat, masalah yang kita hadapi bisa diatasi. Kita di pemerintah daerah menjembatani apa yang dicita-citakan masyarakat,” tukasnya.

Itu sebabnya, sambung dia, program-program yang telah berjalan sebelumnya akan tetap berlanjut pada 2017. Begitu juga dengan pemeliharaan dan perbaikan jalan yang selama ini masih menjadi persoalan.

“Tentu dengan menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada. Di satu sisi, pembangunan bukan hanya di bidang infrastruktur fisik saja. Pembangunan juga harus menyeluruh. Kita juga punya tanggung jawab pada bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Ini yang harus dipahami oleh kita bersama,” tandasnya. ans

BALI, HR - Kekecewaan masayakat akan kualitas Proyek Paving dan Perbaikan drainase yang di jalan arah Denpasar – Gilimanuk. Persisnya di wilayah Mengwi, Kabupaten Badung. Bukan tanpa alasan. Proyek yang baru beberapa bulan selesai pengerjaannya oleh PT. Sanur Jaya Utama. Kondisinya bikin warga sekitar geleng-geleng.

Proyek yang ada berada di bawah Balai Jalan Metro Denpasar, di sinyalir pengerjaanya di nilai asal-asalan oleh warga sekitar. Hal ini terlihat dari jebolnya gorong-gorong yang ada di bawah jalan. Yan terhubung dengan selokan yang sudah ada.

Sambungan antara drainase yang baru dengan yang lama, di sinyalir pengerjaanya asal-asalan. Sehingga di saat musim penghujan seperti sekarang ini, dimana volume air naik, pemasangan darinase yang tidak tepat, berdampak pada luapan air,yang mengakibatkan tergerusnya tanah sisi kiri kanan drainase tersebut.

PPK 06. Nalai Jalan Metro Denpasar, yaitu Haji. Suripto yang di hubungi melalu WA (Whats App), tidak mau berkomentar. “Saya masih di luar kantor,” jawabnya melalui WA.

Salah seorang warga yang di temui wartawan HR di lokasi, berharap perbaikan yang di lakukan oleh pihak terkait. Jangan hanya tambal sulam.

“Kalau bisa, ya di bongkar lagi, pasang dengan benar, sehingga kalau hujan, airnya akan lancar, tidak mampet seperti kemaren pas waktu hujan lebat, airnya meluap sampai ke jalan,” warga bernama Wayan. ans

BADUNG, HR - Program yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2016-2021 ini, antara lain, berupa pemberian laptop kepada 8.636 siswa Kelas VI SD Negeri se-Kabupaten Badung dan hibah 122 unit mobil patroli kepada pecalang desa adat se-Badung.

Acara peluncuran implementasi PPNSB digelar di Lapangan Puspem Badung kawasan Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Badung, Selasa kemarin. Peluncuran dilakukan oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri (yang Ketua Umum DPP PDIP), didampingi Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati I Ketut Suiasa, anggota Komisi X DPR RI dariu Fraksi PDIP Dapil Bali I Wayan Koster, Ketua DPRD Badung I Putu Parwata, Wakil Ketua I DPRD Badung I Nyoman Karyana, Wakil Ketua II DPRD Badung I Made Sunarta, hingga Sekda Kabupaten Badung Kompyang R. Swandika. Pamnglingsir Puri Ageng Mengwi, AA Gde Agung, yang mantan Bupati Badung 2005-2010 dan 2010-2015, juga terlihat hadir.

Peluncuran implementasi program PPNSB ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Megawati didampingi Bupati Giri Prasta. Sebelumnya, Megawati juga secara simbolis menyerahkan bantuan laptop kepada seorang siswa Kelas VI SD, serta penyerahan Kartu Badung Sehat (KBS), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Bupati Giri Prasta menyatakan, peluncuran implementasi PPNSB semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Badung. Menurut dia, bila kebutuhan dasar dapat terpenuhi, maka tingkat kebahagian masyarakat Badung akan tercapai. Kebutuhan dasar yang dimaksud terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

“Peluncuran program PPNSB Kabupaten Badung merupakan wujud akuntabilitas, implementasi visi dan misi, serta pemenuhan janji politik kami kepada seluruh masyarakat saat kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Badung yang lalu,” jelas Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Badung ini.

Giri Prasta bersyukur berkat dukungan berbagai pihak, dalam kurun waktu 10 bulan sejak dilantik sebagai Bupati Badung, telah dapat terealisasi sejumlah program yang sepenuhnya berorientasi pada kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mewujudkan Kabupaten Badung yang shanti lan jagadhita.

“Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program/kegiatan pembangunan daerah tersebut, kami juga mencanangkan Kabupaten Badung darurat berbenah di berbagai bidang, agar Kabupaten Badung dapat menjadi daerah yang terdepan dan selalu memimpin perubahan,” tandas mantan Ketua DPRD Badung 2009-2014 dan 2014-2015 ini.

Ditegaskan Giri Prasta, PPNSB merupakan suatu konsep pemikiran pembangunan yang telah pernah diimplementasikan oleh Bapak Pendiri Bangsa dan Presiden RI ke-1, Dr Ir Soekarno. “Konsep tersebut kami pandang masih relevan untuk digunakan dan diaktualisasikan kembali di masa kini, karena landasan ideologis, filosofis, dan sosiologisnya masih sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan masa kini dan masa depan, dengan jangkauannya yang komprehensif dari hulu, tengah, dan hilir,” kata Giri Prasta.

Atas dasar itu, lanjut Giri Prasta, Pemkab Badung meluncurkan dan perkenalkan kepada masyarakat implementasi program PPNSB yang mencakup bidang pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, adat, agama dan budaya, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, serta pariwisata yang diwujudkan dalam berbagai bentuk program/kegiatan.

Dalam bidang kesehatan, kata Giri Prasta, diluncurkan pemberian Kartu Badung Sehat (KBS) kepada 464.622 penduduk Kabupaten Badung. Di bidang pendidikan, ada pemberian laptop kepada 8.636 siswa Kelas VI SD Negeri se-Kabupaten Badung, pemberian laptop kepada 314 guru Kelas VI SD Negeri se-Kabupaten Badung.

Ada pula pemberian hibah barang berupa 10 unit mobil Dump Truck kepada 10 desa adat dan 2 unit Pick Up Dump kepada 2 desa adat. Juga ada pemberian hibah barang berupa 122 unit mobil patroli kepada pecalang desa adat se-Kabupaten Badung, serta pemberian sertifikat lulus uji kompetensi kepada 800 tenaga kerja di sektor pariwisata.

Peluncuran implementasi PPNSB Kabupaten Badung, Selasa kemarin, mendapat apresiasi dari Presiden RI ke-5, Megawatii. Menurut Megawati, program PPNSB dari buah pemikiran Soekarno diwujudkan secara nyata oleh Bupati Giri Prasta. Disebutkan, apa yang dilakukan Badung ini sebagai bagian dari ajaran Tri Sakti Bung Karno (berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang budaya).

“Apa yang dilakukan Bupati Badung untuk mennambah ilmu pengetahuan anak-anak dengan memberikan laptop, ini mempercepat pengetahuan itu. Sebab, pengetahuan itu tidak hanya melalui guru saja. Tapi, guru tetap perlu, karena melalui guru-lah belajar budaya, sopan santun, dan disiplin. Laptop tidak bisa memberikan itu. Namun, ilmu pengatahuan tambahan bisa datang dari laptop,” papar Megawati yang mengaku masih terus menggali informasi dari intenet.

Untuk memproteksi laptop jangan sampai disalahgunakan atau untuk mebukan situs telarang, Megawati menyerakan agar laptop yang dibagikan kepada siswa dilengkapi dengan proteksi. “Laptop bisa diproteksi,” kata putri sulung mendiang Presiden Soekarno ini.

Megawati menyebutkan, sebagai wujud implementasi PPNSB, sinergi dan saling mengisi untuk ketersedian antar kabupaten juga sangat dibutuhkan. Untuk itu, Megawati memberikan apresiasi terhadap kerjasama Badung dengan kebupaten lainnya di Bali. Misalnyam kerjasama soal ketersedian pangan. ”Kalau Badung misalnya devisit beras, bisa disuplai dari kabupaten penghasil terbesar seperti Tabanan dan Buleleng. Ini yang merupakan bagian dari PPNSB itu,” tandas Megawati. ans

DENPASAR, HR - Kebersamaan dalam balutan berbagi kasih yang dilaksanakan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) bersinergi dengan Pemkot Denpasar tidak hanya saat menyerahkan bantuan kepada para difabel (penyandang cacat).

Dibawah koordinator Ketua K3S Denpasar Ny. I.A Selly Dharmawijaya Mantra sasaran kepada seluruh difabel di Kota Denpasar dari Difabel Tuna Rungu, Tuna Netra hingga Difabel yang mengalami kecacatan fisik diberikan ruang kreatifitas meningkatkan kemampuan serta meningkatkan mental spiritual. Dalam kegiatan bersama yang bertajuk "Sharing Love" setiap tahun dilaksanakan melibatkan para komunitas dan siswa sekolah untuk bersama-sama melakukan kegiatan sosial berbagi kasih.

Kini kegitan serupa kembali digelar mengajak Difabel Tuna Netra dalam tajuk Togetherness In Pray, Share and Love Through Blind Camp. Tirta yatra dan berbagi kasih bersama ini dilaksnakan selama dua hari satu malam dari Sabtu 10-11 Desember lalu bertempat di Pura Ulun Danu Beratan dan Bumi Perkemahan Den Bukit Pancasari Bedugul. Kegiatan ini dihadiri langsung Walikota Denpasar I.B Rai Dharmawijaya Mantra, Ketua K3S Denpasar Ny. I.A Selly Dharmawijaya Mantra, Wakil Ketua K3S Ny. Kerti Rai Iswara yang diawali persembahyangan bersama dan dilanjutkan dalam kegiatan perkemahan.

Tampak dalam kegiatan tersebut Walikota Rai Mantra dan Ny. I.A Selly Dharmawijaya Mantra berbaur bersama puluhan orang Difabel Tuna Netra dari Yayasan Driaraba Denpasar serta merangkul Komunitas Anak Alam.

"Kami memberikan kesempatan dan membuka akses seluas-luasnya kepada para difabel di Kota Denpasar memberikan ruang kreativitas untuk menampilkan bakat-bakat dan talenta mereka," ujar Rai Mantra.

Dalam kesempatan tersebut juga membahas program-program kegiatan sosial bersama Ketua dan Pendiri Komunitas Anak Alam, Pande Putu Setiawan yang mengajak dua anak asuh yakni Janar Dana, dan Gusti Komang Yudha Tama yang saat ini sedang duduk di bangku SMP. Rai Mantra memberikan suport kepada kedua anak asuh untuk terus bersekolah dibawah suport Komunitas Anak Alam.

"Ayo kita bersam-sama melakukan gerakan sosial membantu mereka dalam pendidikan bersama," ujar Rai Mantra.

Ketua K3S Ny. I.A Selly mengatakan berbagai kasih bersama menjadi kegiatan rutin K3S Denpasar dalam tajuk Sharing Love. Melaksanakan tirtayatra dan melakukan kegiatan bersama dalam kemah untuk meningkatkan kebersamaan dengan para difabel.

"Kali ini kami melibatkan Difabel Tuna Netra melakukan kegiatan perkemahan dan mengisi dengan berbagai perlombaan dari Musikalisasi Puisi, hingga lomba tarik tambang dan sepak bola," ujar Ny. Selly.

Sementara Pendiri Komunitas Anak Alam Pande Putu Setiawan mengatakan sangat bangga dapat turut serta dalam kegiatan K3S Denpasar bersama anak-anak Driaraba. Ini menjadi kegiatan dalam mewujudkan pendidikan bersama, yang saat ini bersama komunitasnya telah melaksanakan gerakan Kakak Asuh Bali membantu anak-anak kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikannya di SMP. Terdapat 100 orang anak yang telah dibantu diantaranya Janar Dana dan Yudha Tama untuk melanjutkan di Sekolah SMP.

"Walikota Rai Mantra dan Ny. Selly adalah motivasi kami dalam melakukan gerakan pendidikan bersama," ujarnya sembari mengucapkan terimakasih atas suport yang diberikan Walikota Rai Mantra dan Ny,. Selly dalam gerakan bersama Komunitas Anak Alam. ans