AMBON, HR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melantik Abdullah Elly, SH, MH menjadi anggota Komisioner Bawaslu Maluku, menggantikan Lusy Peilouw yang sebeleumnya telah dipecat oleh DKPP. Elly selanjutnya melanjutkan sisa masa waktu Peilouw dengan masa bhakti 2012-2017.

Pelantikan dan sumpah jabatan ini dilakukan oleh Endang Wihdatiningsih, S.H, dari Bawaslu Pusat. Acara ini berlangsung di lantai tujuh kantor gubernur Maluku, Jumat (17/04), sore.

Hadir dalam acara ini Ketua KPU Maluku, Musa Toekan, Ketua Bawaslu Maluku, Fadly Silawane dan Sekda Maluku, Ros Far-Far yang membacakan sambutan gubernur Maluku.*

AMBON, HR - Ancaman teror peledakan bom telah terjadi Jumat pagi terhadap pesawat Batik Air penerbangan dari bandara Internasional Pattimura Ambon-Jakarta, dan pihak kepolisian diminta segera mengusut ancaman teror tersebut.

"Kami sudah melaporkan ancaman bom tersebut ke pihak polisi dan diharapkan diungkapkan karena aksi tidak bertanggung jawab itu meresahkan masyarakat," kata Manager Batik Air Ambon, Ramly Makawimbang, di Ambon, Jumat (17/4).

SMS ancaman itu awalnya ditujukan kepada stafnya yakni Linda pada pukul 07.08 WIT. SMS tersebut mengatakan, "ada bom siap meledak di batik air tanggal 17 pagi Amq Jkt".

Ancaman serupa dari nomor HP yang sama juga ditujukan kepada staf Batik Air Ambon, Yanti pada pukul 07.12 WIT.

Padahal, pesawat dengan nomor penerbangan ID 6171 yang mengangkut 125 penumpang terdiri dari satu penumpang bisnis dan 124 lainnya ekonomi itu tinggal landas dari Bandara Internasional Pattimura Ambon pada Jumat pagi, pukul 06.40 WIT.

"Jadi peristiwa tidak boleh terjadi lagi karena ini berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan penerbangan sehingga polisi diharapkan mengungkapkan aksi teror tersebut," tegas Ramly.

Sebelumnya, salah seorang penumpang, Pieter Saimima, membenarkan, sedang menjalani karantina setelah mendarat di bandara Internasional Hasanuddin dengan alasan terjadi gangguan teknis.

"Kami tiba - tiba diumumkan pramugari bahwa pesawat mendarat darurat di bandara Internasional Makassar dengan alasan gangguan teknis," ujarnya.

Hanya saja setelah mendarat, maka langsung diarahkan ke ruangan karantina, selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara intensif.

"Kami diperiksa hingga kaus kaki dan dilarang keluar dari ruangan karantina," ujarnya.

Pieter yang adalah Kadis Perhubungan Kota Ambon itu ke Jakarta bersama sejumnlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot setempat dalam rangka pencanangan program "Mangente Ambon 2015".

Daftar pembeli tiket pesawat Batik Air yang terbang dari Bandara Internasional Pattimura Ambon-Jakarta antara lain Kajati Maluku, Chuck Suryosumpeno, Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, Sekwan Maluku, Roy Manuhuttu dan Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Jakobus Puttileihalat.

Keluarga penumpang Batik Air di Kota Ambon dan sekitarnya meresahkan ancaman bom tersebut sehingga bertanya ke berbagai pihak berkompoten.

"Kami khawatir sekiranya ancaman bom itu benar dan musibah besar melanda Maluku sekiranya bahan peledak itu meledak di dalam pesawat," kata keluarga penumpang.*

NAMLEA, HR - Sebanyak 1945 orang siswa se Kabupaten Buru, Maluku, terdiri dari 1528 orang siwa Sekolah Menengah Umum (SMU)/ Madrasah Aliyah (MA), 288 orang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 129 Paket C resmi mengikuti pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat SMP, MTs, SMA, MA dan SMK dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket C dan B Tahun Ajaran 2014-2015.

Pembukaan pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat SMP, MTs, SMA, MA dan SMK dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket C dan B Tahun Ajaran 2014-2015 di Kabupaten Buru di buka oleh Bupati Buru Ramly Umasugi ditandai dengan pembukaan soal sampul Ujian Nasional secara simbolis berlangsung di SMU Negeri 2 Namlea, Senin (13/04), kemarin.

Menurut Ramly Umasugi ketika membuka sampul UN ini mengatakan, bahwa saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memberlakukan teknis ujian baru bagi siswa SMA dan SMK yang akan mengikuti Ujian Nasional 2015, yaitu pengerjaan soal secara online atau yang disebut dengan computer based test (CBT). “Namun, penerapan sistem ujian ini sementara hanya diberlakukan pada beberapa sekolah di beberapa daerah karena mengingat kesiapan sekolah dan peserta didik dalam menghadapi sistem ini”, katanya.

“Kedepan bukan tidak mungkin system ini juga akan diterapkan diseluruh sekolah di Negara ini, akan tetapi saya yakin apapun sistem baru yang diterapkan dalam pelaksanaan ujian, kesiapan kita dalam menghadapi ujianlah yang akan sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan ujian ini.

Disamping itu juga, ada perbedaan dalam penentuan nilai kelulusan pada ujian nasional tahun 2015 ini, sesuai dengan Permendikbud No.144 Tahun 2014 berkenaan keriteria kelulusan UN atas peserta didik dimana Kelulusan ujian siswa tingkat SMP dan SMA tahun 2015 melalui Ujian Nasional (UN) dan juga ujian sekolah adalah melalui perbandingan 50:50. Sehingga dengan demikian Ujian Nasional bukan penentu kelulusan siswa tahun ajaran 2015 ini”, papar Ramly Umasugi.

Setelah membuka sampul UN ini Bupati Buru Ramly Umasugi yang didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Buru Ikhsan Tinggapy, Wakapolres Buru Kmpol. Rizal dan beberapa pejabat dilingkup pemerintah Kabupaten Buru langsung meninjau setiap ruangan kelas yang sedang mengikuti UN. *

TERNATE, HR - Kejati Maluku Utara mengisyaratkan akan menahan mantan Wakil Rektor IV Universitas Khairun Ternate, DR Abdurahman Hoda (AAH) yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laboratorium FKIP senilai Rp20 miliar.

"Kami sudah empat bulan melakukan penyelidikan hingga pada tingkat penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran pengadaan fasilitas laboratorium Unkhair diagendakan tahapan selanjutnya yakni proses penahanan terhadap tersangka ini," kata Kasi Penkum Kejati Malut, Idham Timin di Ternate, Selasa.

Dia mengatakan, sesuai dengan surat pemanggilan yang dikirim penyidik baru-baru ini, tersangka diminta hadir untuk dimintai keterangan sekaligus dilanjutkan ke tahapan penahanan.

Menurutnya, rencana penahanan yang diagendakan penyidik guna memastikan langkahnya dalam tahap penyidikan. Penahanan dinilai sudah sepatutnya dilaksanakan lantaran berkas perkaranya dinyatakan sudah rampung serta demi kepentingan tahapan penuntutan.

Meski demikian, pihak Kejati Malut berharap AAH kooperatif untuk menghadiri panggilan tersebut dan sangat diharapkan agar tersangka bisa memenuhi panggilan dari penyidik untuk dilaksanakan penyerahan tahap dua sekaligus penahanan.

"Yang pasti penyidik nilai sudah patut untuk ditahan untuk kepentingan penuntutan ke depan dan semoga yang bersangkutan penuhi panggilan," ujarnya.

Pengadaan Fasilitas Lab FKIP Unkhair Ternate tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 sebesar Rp20 miliar diduga merugikan negara sebesar Rp3,6 miliar, dengan dua orang tersangka yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) AAH dan salah satu tersangka lainnya yang telah meninggal dunia. ant

AMBON, HR - Gubernur Maluku, Said Assagaff telah memperingatkan sembilan bupati dan dua wali kota agar mengantisipasi kerawanan musim hujan dengan bahaya banjir dan tanah longsor pada awal Mei hingga Agustus 2015.

"Peringatan tersebut karena Maluku termasuk nomor dua tertinggi rawan bencana se- Indonesia," kata Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, Kifly Wakanno, di Ambon, Rabu (8/4).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan indeks kerentanan bencana periode 2013-2018 menempatkan Maluku dalam skor 187 atau masuk dalam kelas risiko tinggi nomor dua setelah Provinsi Sulawesi Barat.

"Peringatan tersebut berkaitan bila musim hujan sering terjadi banjir dan longsor dengan korban, baik jiwa, rumah warga, fasilitas umum maupun sosial mengalami rusak berat/ringan hingga roboh," ujarnya.

Peringatan tersebut juga secara struktural telah disosialisasikan ke sembilan BPBD Kabupaten maupun dua Kota guna mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana alam akibat musim hujan pada 2015.

"Kami pun menjalin koordinasi dengan Dinas/Lembaga teknis agar menyiapkan program maupun rencana aksi sekiranya terjadi bencana alam," kata Kifly.

Dia mengemukakan, BPBD juga telah menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) Unit Penanggulangan Bencana se-Maluku di Kota Ambon pada 19 - 20 Maret 2015.

Rakor dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi dari para pemangku kepentingan tentang berbagai kebijakan dan hendaknya membangun sinkronisasi program penanggulangan, baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui alur perencanaan yang sistematis.

"Kami pun telah menandatangani nota kesepahaman dalam rangka realisasi program bantuan teknis dan pelatihan (Technical Assitance and Training Teams - TATTs) di Ambon pada 19 Maret 2015," ujar Kifly.

Kerja sama selama dua tahun terhitung Oktober 2014 - September 2016 strategis untuk Maluku, mengingat karakteristik wilayah Maluku berupa kepulauan, yakni memiliki 1.304 pulau yang tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota.

Selain itu, 92,4 persen dari wilayahnya yang seluas 705,645 Km2 merupakan laut.

"Bisa bayangkan keterbatasan penanggulangan bencana di Maluku, terutama daerah - daerah yang secara geografis letaknya berbatasan dengan negara tetangga," katanya.

Dia merujuk Kabupaten Kepulauan Aru yang secara geografis berbatasan dengan Australia, sedangkan Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD) dekat Timor Leste.

"Jadi penanggulangan bencana di Maluku terhambat karakteristik wilayah, di samping keterbatasan fasilitas maupun kemampuan sumber daya manusia (SDM)," tegas Kifly. (ant/tm)

Maluku termasuk enam Provinsi yang menjadi sasaran program TATTs bersama Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah. ant

TERNATE, HR - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, Maluku Utara akhirnya membekukan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), mengingat sebelumnya sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi masyarakat (ormas) itu mengajarkan aliran sesat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ternate, Abdullah Sadik di Ternate, Selasa mengatakan, pernyataan yang menerangkan bahwa ajaran Ormas Gafatar membawa misi Milah Ibrahim/Abraham merupakan keputusan yang dikeluarkan menjadi fatwa MUI Maluku Utara (Malut).

Dia menerangkan kronologisnya, bahwa pada 2008 ajaran tersebut baru didirikan, ditengarai oleh kelompok Al-Islamiah, dengan pemimpinnya Ahmad Musadeq.

"Ajaran Milah Abraham sudah pernah difatwakan oleh MUI pusat pada 2008, dan dinyatakan sesat, dengan hadirnya kelompok Al-Islamiah, pimpinanya Ahmad Musadeq, sehingga MUI mengatakan itu sebagai aliran terlarang atau aliran sesat," ujarnya.

Oleh karena itu, dengan fatwa dan hasil kajian mendalam tersebut, MUI Malut kemudian mengeluarkan fatwa. Namun demikian, menurutnya, pihaknya tidak memiiki kewenangan untuk memvonis apakah ajaran yang dibawa tersebut sesat atau tidak. "Kami tidak memiliki kewenangan mengatakan bahwa apakah itu sesat atau tidak, karena ini menyangkut kepercayaan seseorang," ujarnya.

Meski begitu, sebagai langkah antisipasi diharapkan tidak sampai isu itu menyebar dan terjadi hal-hal di luar dugaan. Pihaknya pun langsung memberikan konsekuensi berupa tidak diperpanjangnya lagi SKJ Ormas Gafatar. "Jadi konsekuensinya kami sudah tidak memperpanjang lagi mereka punya SKJ," ujar Abdullah Sadik.

Adullah juga mengaku, beberapa hari lalu terdapat sejumlah pengurus Gafatar datang melaporkan diri ke Badan Kesbangpol, dan dalam pertemuan itu, mereka menyatakan siap untuk ke luar dari wilayah Malut.

"Mereka menyadari sudah tidak memiliki ruang gerak untuk melakukan aktivitas, makanya datang melapor ke kami bahwa dalam satu-dua hari

akan ke luar dari Malut," tambahnya.

Menurutnya, jumlah pengurus Gafatar di Kota Ternate tidak terlalu banyak, hanya berkisar 15 sampai 20 orang, yang berasal dari luar daerah. Jumlah pengurus Gafatar di Ternate yang hanya 15-20 orang tersebut rata-rata dari luar daerah dan tidak merekrut anggota baru.■ ant

AMBON, HR - Musrembang Provinsi Maluku kali ini dilakukan ditempat tak biasanya. Kali ini acara Musrembang itu dilakukan diatas kapal milik PT. Pelni KM Tidar yang sedang berlayar menuju pelabuhan Maluku Tenggara, Minggu (29/03). Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff, memang memilih nuansa yang berbeda, agar dalam acara ini seluruh peserta diminta untuk serius membahas berbagai program yang ada.

Dari informasi yang didapat, bahwa saat pertama kali pembukaan acara Musrembang itu, kapten kapal Tidar menyampaikan ucapan selamat datang dan sangat berterima kasih atas keputusan Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff menyelenggarakan Musrembang di Kapal Tidar itu. Alasannya, agar pemerintah daerah Maluku bisa melihat secara langsung palayaran KM Tidar ini.

Acara Musrembang ini kemudian dibuka oleh staf Menteri Bappenas, Staf Menteri Bappenas itu sangat mengapresiasi acara ini, karena memilih tempat acara diatas kapal ini nuansanya lebih dekat dengan masyarakat ketimbang lokasi di gedung. “Saya berharap supaya program-program yang dibahas dapat memberikan kontribusi untuk RPJMD dan RPJMN,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff dalam sambutan pembukaan acara itu, mengatakan, bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan rapat evaluasi kegiatan ini, Kecamatan Kepala Madang, Kabupaten Buru Selatan. Tujuannya agar masyarakat dapat menerima manfaat langsung atas penyelanggaraan rapat yang dimaksud.

Hadir dalam acara, Wakil Ketua DPRD Maluku, Muzakkir Aassgaff, Kasdam, Staf Mendagri, Bupati Buru, Bupati Bursel, Bupati MBD dan seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemda Maluku dan Kabupaten/Kota di Maluku. ■ mnc