GOWA, HR - Kegiatan dialog kerukunan Forum komunikasi uamat beragama ( FKUB ) diselenggarakan Departemen Agama kabupaten Gowa dengan Tema " Pengawasan Paham Keagamaan ( PAKEM ) Dan Peran Media Dalam menjaga Kerukunan Umat Beragama" berlangsung diResto dan Fishing Dewi Sri (12/9) jl. Poros Malino kecamatan Somba Opu

H.Anwar Abubakar kepala kantor kemenag kabupaten Gowa dalam sambutan " Dari perpaduan 2 topik dan menjadi pembahasan yang menjadi berat adalah persoalan IT.kab gowa ini adalah kab. yang sangat trategis sehingga proses keluar masuknya informasi lancar dan lebih cepat . Media disini sangat berperan , secara umum pandangan aman dan lancar - lancar saja .kita hanya tetal menjaga kerukunan ini sebagaimana mestinya dan peranan media ini juga tetap akan kami tindak lanjuti , jangan gampang terpancing , kiranya juga bisa membantu secara kesuluruhan bagaimana dengan kerukunan dan keagamaan masyarakat karena di gowa itu adalah agamawis yang paham akan agama tentunya agama yang tentram dan membawa kedamaian " ucapnya dalam sambutan.

Hadir kajari gowa Sosanto memberikan pemahaman konteks beragama dalam bernegara di indonesia dan aturan Negara yang diuraikan dalam pasal dan peraturan agama yang ada 5 agama yang diakui di Indonesia.

Peserta dipertemuan forum komunikasi umat beragama ini ,KUA hadir dari semua 18 kecamatan yang ada di kabupaten Gowa dan peran media dari Komunitas Jurnalist Gowa ( KJG ) yang terdapat didalamnya dari media online ,elektronik dan media cetak . Adapun Narasumber yakni Kajari Gowa Susanto .

Turut hadir dalam acara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Gowa, Susanto, Kepala Kantor Kemenag Gowa, H. Anwar Abubakar, Kabag Tu, Jamaris, Mantan Kemenag Gowa, Kepala KUA sekecamatan Somba Opu, dan Ketua MUI yang diwakili serta rekan- rekan media dari elektronik, cetak dan online. Kartia

BALIKPAPAN, HR - Mahasiswa UNIBA dan Organisasi Masyarakat Sipil berdemo didepan Kantor Walikota Balikpapan.Mereka berorasi menuntut agar persoalan banjir segera dituntaskan.Demo berlangsung saat hujan deras mengguyur kota dan menyebabkan banjir diseluruh kawasan (11/ 9). Aksi mereka dihadang oleh satuan polisi.

Menurut Kabag OPS Kompol Suprianto mencegah hak hal yang tidak diinginkan .Aksi mereka membawa keranda yang ternyata isinya satu botol bensin dan korek api.

Polisi berusaha menghalangi akan tetapi terjadi chaos maka satu mahasiswa pingsan dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Siloam.

Nama Rinto Fakultas Hukum yang kena pentungan polisi tersebut .7 orang mahasiswa yang mengalami aksi kekerasan polisi.

Kompol Suprianto mengatakan bahwa demo seharus berada 50 meter dari Kantor Walikota. Akan tetapi mereka menerobos sampai masuk halaman.

"Seharusnya pendemo hanya di pintu gerbang saja.Akan tetapi mereka merangsek masuk hingga depan Kantor Walikota." kata Suprianto. lik

Muara Teweh, HR - Maraknya pembangunan jalan –jalan di desa dan pasilitas kebutuhan desa lainya tidak terlepas dari besarnya perhatian pemerintah pusat untuk mendobrak keterisoliran daerah yang masih ada di desa-desa, ada banyak desa yang selama ini mengeluhkan permasalahan fasilitas jalan yang sangat Buruk ,apa lagi di saat musim penghujan tak seditkit desa yang akses jalan masuk dan keluar desa yang terputus total

Begitupun dengan Desa Hajak yang terletak di kecamatan teweh baru kab. Barito utara, Mengucapkan syukur atas perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang telah memberikan kepercayaan kepada desa untuk membangun desa masing-masing dan berharap agar perhatian ini bisa berlangsung dan dipertahankan.

Kepala Desa Hajak melalui Sekdesnya”Rawane” ketika ditemui menjelaskan ,bahwa (DD) Dana Desa Tahun anggaran 2017 yang didapatkan hampi satu milyar, dan bila digabung dengan (ADD) Alokasi Dana Desa Mencapai satu milyar lebih, Khusus untuk (DD) Dana Desa pengerjaanya dilakukan dalam dua tahapan, namun sebelum melanjutkan tahapan pengerjaan yang kedua, pihak Desa Melalui kepala Desa harus terlebih dahulu memberikan pertanggung jawaban atas pekerjaan tahap pertama, baru nantinya dapat diajukan untuk pencairan Dana Desa untuk pengerjaan tahap ke dua.

Bahwa untuk pengerjaan (DD) Dana Desa Tahap pertama telah dilaksanakan pembangunan badan jalan Desa sepanjang 350 meter dengan lebar 3 meter dengan kontruksi (cor rigit/cor beton) serta pembangunan satu buah Lapangan sepak bola dan pembangunan Gorong-Gorong Desa yang kesemuanya dikerjakan dengan swakelola oleh warga Desa.

Khusus untuk peningkatan SDM aparatur Desa dilaksanakan pelatihan dan seninar,kegiatan latihan seni budaya dan tari tarian tradisional dayak tawoyan ,serta pelatihan keterampilan menganyam rotan untuk ibu-ibu dan para remaja Desa, ditambahkanya bahwa Desa Hajak untuk tahun 2017 mendapatkan satu unit Ambulance sebagai perwujutan dari CSR dari salah satu perusahaan yang beroperasi Desa Hajak.MPS

Tangerang, HR - Semakin dekat pesta Rakyat akan bergulir di kabupaten Tangerang pada Tahun 2018 Masyarakat kabupaten Tangerang akan menggunakan hak pilih nya serta akan memilih calon Bupati mereka, Ahmed Zaki Iskandar menginginkan calon wakil nya lebih Muda bahkan lebih kreatif serta lebih cekatan, pertahanan Ahmed zaki Iskandar hingga kini belum dapat memutuskan dan mencari calon wakil Bupati untuk sebagai pendamping dan mendampiinginya, Namun Ahmed zaki iskandar memberikan sedikit Gambaran Kriteria calon Wakil Bupati yang akan terpilih nanti pada priode 2018 - 2022.

Menurut Ahmed Zaki Iskandar calon Wakil Bupati pilihannya harus memiliki semangat dan memiliki Fisik yang baik serta kesehatan yang baik pula, sehingga dapat bersama sama dengannya membangun kabupaten Tangerang menjadi yang terbaik, yang pastinya memiliki semangat dan memiliki Fisik yang masih Muda, Ahmed zaki iskandar Menegaskan hingga kini dirinya belum memikirkan untuk mencari calon Wakil Bupati. 

Ahmed zaki menjelaskan masih Fokus untuk mengembalikan Formulir pendaftaran calon bupati ke seluruh partai politik yang berada di Kabupaten Tangerang. Untuk calon Wakil masih terbuka, bahkan Ahmed zaki pun akan terbuka pada Porpol pendukung, kriteria yang cocok akan kami bicarakan juga dengan Porpol pendukung dalam hal ini. 

Ahmed zaki mengatakan melalui pengembalian Formulir pendaftaran dirinya, Ingin mengajak seluruh Parpol Mengusung nya di Pilkada serentak 2018 yang akan datang, ingin merangkul semua porpol, masalah Wakil nanti kita bicarakan bersama sama. Sementara itu sejumlah pihak mulai mengusulkan dan menyarankan para calon wakil Bupati Kabupaten Tangerang, calon Wakil Bupati yang nantinya mendampingi Ahmed zaki haruslah dapat diterima oleh partai koalisi yang telah menyodorkan nama dan para calon Wakil Bupati. Kepada bapak jika salah dalam menentukan wakilnya di khawatirkan akan menjadi conflick diantara partai partai pendukung. Yang mungkin saja kurang setuju dengan penunjukan calon wakil Bupati pilihan.

Semua partai Kualisi di berikan Hak untuk menyodorkan calon wakil bupati kepada Bapak Bupati Ahmed zaki . Disini kami berharap Calon yang nantinya akan di tunjuk oleh Bapak Zaki dapat diterima oleh partai Kualisi, untuk menjaga kebersamaan, Alternatif yang diambil dalam hal ini untuk memilih calon wakil Bupati yakni dengan Menggaet pihak Exsternal di luar partai pendukung, dalam hal ini akan lebih diterima Namun sekarang sedang di cari siapakah wakil yang Pas untuk mendampingi bapak Zaki. 

"Kalau kami memandang dari Birokrat Exsternal rasanya akan mengambil dari luar partai pendukung, karena yang akan di lakukan untuk mengambil jalan terbaik atau jalan Tengah untuk menghindari konflick Internal partai pendukung. Dapat kita ambil contoh kecil yang sudah berjalan pilihan tepat yang diambil bapak Zaki ketika dirinya pernah mencalon kan pada Pilkada yang lalu memilih calon wakil bupati dari kalangan Birokrat yakni Hermansyah. Langkah tersebut sepertinya akan di ambil dan dapat dinlakukan pada Pilkada Tahun 2018 , semua dilakukan untuk menghindar conflick dan pilkada yang insya allah berjalan dengan baik tahun ini. Linda

Takalar, HR - Pembukaan rapat kerja daerah ( Rakerda ) partai Nasdem 2017 dibuka secara resmi oleh Bupati terpilih Syamsari Kitta kab.Takalar. Kegiatan ini terlaksana kondusif , lancar dan aman yang berlangsung Grand Hotel Kalampa, Senin (11/9).

Guna merumuskan pilkada serentak dan pilgub serta pemilihan Legeslatif ( pileg ) dan memperkuat kembali struktur organisasi Partai Nasdem khususnya di Kabupaten Takalar.

Tema " penguatan struktur organisasi menuju kemenangan " tema ini merupakan menguatkan kembali motivator kerja DPD,DPC dan DPRT partai Nasdem di kab.Takalar.

"Konsilidasi sukses yakni konsilidasi ideal dan konslidasi ril partai Nasdem harus mampu mengkonslidasikan sukses kedepan pemenangan tujuan dari rakerda hari ini " ucap Hj.Tenri Olle YL dalam sambutan selaku Korda Gowa - Takalar.

"Ia lanjut Partai Nasdem ini masih dibilang muda memang belum lama baru 5 tahun tapi kita bukan hanya mewujudkan H. Syamsari dan H.De'de sebagai Bupati dan Wakil Bupati Takalar 2017 - 2022 , tapi yang paling terpenting kita harus mengkawal dari 22 program kedepan " harap Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel.

Bupati Takalar terpilih H.Syamsari Kitta dikesempatan ini memberikan sambutan dalam hal konslidasi prodak sukses untuk pemenangan pileg dan pilgub suppor dan akan melibatkan PKS dan Nasdem tetap dihati .

Hadir dipertemuan kegiatan Rakerda Partai Nasdem yaitu Korda Nasdem Takalar Hj.Tenri Olle YL ,Hadir Bupati dan Wakil Bupati Takalar terpilih Syamsari Kitta dan H.Ahmad daeng Se're ada Bapak Kajari takalar juga tokoh masyarakat Takalar ,Andi Makmur Sadda dan Cali Suang dan para pengurus DPW provinsi.kartia

Kapuas Hulu, HR - Kondisi Jalan antara Putussibau - Kalis menuju Pontianak, selalu tergenang air apabila ada hujan lebat, akibatnya motor maupun mobil rendah tidak bisa melewati jalan tersebut.

Kondisi jalan yang digenangi air.

Eronisnya meskipun ketergenangan air tersebut sudah menahun, belum ada upaya Pemerintah Pusat memperbaiki saluran pembuangan ataupun meninggikan jalan agar tidak tergenang air.

Yang anehnya lagi Pemerintah Daerahpun tutup mata dengan alasan bahwa jalan lintas selatan menuju pontianak tersebut pembangunannya bukan ranahnya Pemerintah Daerah.

Permasalahan jalan tersebut sudah di koordinasikan ke Pemerintahan Pusat dengan cara mengirim surat ke P2JN ( Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional ) namun belum ada tindakan ataupun respon dari sana tutur," Pilu Rius ," salah seorang pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

Melihat kondisi jalan tersebut,sejumlah warga Desa Nanga Kalis mengambil alternatif membuat jembatan darurat dengan menggunakan rangka kayu bulat dan lantai papan dengan panjang kurang lebih 50 meter,lebar 1,5 meter, dan di bangun kiri kanan jalan.

Dan setiap motor yang melewati jembatan tersebut di pungut biaya sukarela,dan bagi yang keberatan ataupun tak punya duitpun di persilakan melewatinya,tutur ," Aji ,"salah seorang pembuat jembatan tersebut, kami hanya membatu warga yang kesulitan melewati genangan air,dan pungutan sukarela hanya untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun jembatan pungkasnya.mulyadi

MANADO, HR – Tak hanya cantik, sejumlah prestasi juga sudah berhasil dia cetak untuk Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

Wanita itu tak terlihat canggung. Di tengah kumpulan tentara laki-laki berseragam loreng, wanita itu tetap tersenyum lebar. Wajahnya yang ayu terlihat ditutup kacamata hitam. Rambut sebahunya dia gulung ke belakang seraya ditutupi topi warna biru.

Siang itu wanita cantik itu mengenakan safari lengan panjang berwarna biru tua. Kakinya juga dihiasi celana panjang dengan warna serupa. Senyumnya semakin lebar ketika menyalami anggota tentara. Ia juga tak segan ikut berjoget dengan pejabat tentara lainnya di tengah lapangan.

Ia memang tak berusaha menutupi unsur spontanitasnya saat acara resmi. Ia malah mengunggah foto-foto dirinya saat penutupan acara TNI Manunggal Masuk Desa di Lapangan Pondang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, pada tahun lalu, dan diposting di akun facebooknya.

Wanita itu adalah Bupati Minahasa Selatan, Christiany Eugenia Paruntu yang kerap disapa Tetty Paruntu. Di dinding Facebooknya, wanita yang disebut-sebut sebagai bupati tercantik di Indonesia. Di dinding Facebooknya itu, bertebaran foto-foto dia saat beraktivitas. Entah saat menerima pejabat, atau bahkan saat dia menyanyi bersama sejumlah bupati wanita lainnya di sebuah acara. Tak ada yang ditutupi.

Prestasi Bupati Cantik

Tetty Paruntu terpilih pertama kali sebagai Bupati Minahasa Selatan pada Pilkada 2010. Selama proses pemilihan, dia digadang-gadang oleh Partai Golkar dan dipasangkan dengan Sonny Frans Tandayu, seorang birokrat karier dari Pemkab Minahasa Selatan.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Desember 2015 lalu, Tetty Panurung kembali terpilih untuk jabatan Bupati Minahasa Selatan untuk kali kedua. Kali ini dia menggandeng Frangky Wongkar sebagai Wakil Bupati. Sejumlah pretasi berhasil dia cetak di Minahasa Selatan.

Bahkan, menjelang masa terakhirnya memimpin Kabupaten Minahasa Selatan untuk periode pertama Desember lalu, Bupati Christiany Eugenia Paruntu kembali mengukir prestasi gemilang dengan menerima penghargaan dari dua kementerian sekaligus.

Kementerian Pendidikan serta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengganjarnya atas prestasi sebagai Kabupaten yang Peduli Pembangunan berwawasan lingkungan melalui SD N 2 Amurang (Sekolah Adiwiyata Nasional).

Yang terbaru, Bupati Minahasa Selatan ini berhasil meraih penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara (APN) dari pemerintah pusat sebagai daerah terbaik pertama di Sulawesi Utara dalam penilaian dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Minahasa Selatan tahun 2015.

Penyerahan itu turut disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw serta seluruh Bupati dan Wali Kota se provinsi Sulawesi Utara.

Darah politisi

Tetty Paruntu merupakan anak dari pasangan Jopie Paruntu dan Jenny Y Tumbuan. Oleh kedua orang tuanya, sejak SD hingga SMP, Tetty sekolah di Budi Mulia, Bogor, Jawa Barat.

Wanita asal Manado, Sulawesi Utara ini kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah setingkat SMP bernama Harry Carlton Comprehensive School, Suthon Bomington, Nottingham, Inggris. Kemudian, ia berkuliah di Pitman College pada 1984 dan mengambil jurusan Business Management.

Dua tahun kemudian, dia kembali kuliah dengan mengambil jurusan Management Information System di West London College. Tidak cukup itu, Tetty juga menempuh pendidikan di Institute Pengembangan Sumber Daya Manusia Mayagita - LPI pada 1990.

Untuk aktivitas, wanita kelahiran 25 September 1967 ini menyandang tiga predikat sekaligus, yakni sebagai pengusaha, politisi dan pekerja sosial.

Sebagai pengusaha, ia pernah menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Puspita Adhiniaga Indonesia sejak 1992, Presiden Direktur PT Chandra Ekakarya Pratama pada 2006, dan Direktur PT Partim Indomakmur.

Tak hanya itu, Tetty juga sempat menjadi komisaris PT Chandra Ekakarya Pratama pada 1999 hingga 2006 dan PT Trutama Star (2004-2009). Semua perusahaan yang dia pimpin itu bergerak di bidang distribusi, alat-alat berat, perangkat telekomunikasi, dan perkapalan.

Darah sebagai politisi turut ditularkan oleh kedua orang tuanya. Ayahnya, Jopie Paruntu merupakan mantan rektor Universitas Sam Ratulangi. Ayahnya sempat menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD I Sulawesi Utara.

Sedangkan ibunya, Jenny Y. Tumbuan, mantan Ketua DPRD II Minahasa Selatan periode 2004-2009, dan pernah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Minahasa Selatan.

Karier politiknya justru dimulai sejak 2003 sebagai salah satu pengurus Partai Golkar di Kecamatan Tombasian. Setahun kemudian, dia terdaftar sebagai anggota Pokja Infokom DPP Partai Golkar pada 2004 hingga 2009. Tidak berhenti sampai di situ, ia juga merupakan fungsionaris DPP Partai Golkar tahun 2007 lalu.

Tetty juga pernah menyabet penghargaan Best Dressed Woman Indonesia tahun 1992 serta penghargaan dari Lions Club International tahun 2007. Kemudian pada Agustus 2009 lalu, Tetty dinobatkan sebagai "Ibu Pembangunan Desa" oleh Manado Post, sebuah surat kabar lokal.

Tetty yang gemar membaca serta berolahraga ini telah dikaruniai seorang putra bernama Adrian Jopie Dotulong.

Cantik dan berprestasi. Mungkin itulah sebutan yang cocok bagi Bupati Minahasa Selatan ini sekarang. nixon

NATUNA, HR - Sejarah telah membuktikan, kerjasama dan kesatupaduan TNI dengan rakyat serta komponen bangsa lainnya, menjadikan kita sebagai Bangsa yang berdaulat hingga kini. Kemanunggalan TNI dengan Rakyat juga telah menjadi salah satu pilar untuk tetap tegaknya NKRI.

Untuk menjaga Kemanunggalan tersebut, tentu harus ada kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara Rakyat dengan TNI. Salah satunya adalah Program TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa) yang dilaksanakan serentak di seluruh pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke.

Program TMMD menyasar pada daerah terpencil, terisolir maupun daerah kumuh dan tertinggal, Salah satunya adalah Dusun Segeram. Sebuah Dusun kecil yang terletak di Kabupaten Natuna, keadaannya terisolir, terpencil, dan terasa di anak tirikan. Dusun yang hanya diketahui nama dan letaknya saja, tapi tidak banyak orang tahu betapa sulitnya hidup disana.

Akses jalan susah, malam gelap gulita, hidup berdampingan dengan buaya pun sudah lumrah disana. Lalu berbuat apakah Pemerintah Daerah selama ini? Tapi biarlah yang terpenting kini jalan keluarnya sudah ada. Karena program TMMD sedikit demi sedikit telah membuka tabir keterisolasian di Dusun Segeram.

Komandan Distrik Militer(Kodim) 0318 Natuna, Letkol Inf, Ucu Yustiana, menerangkan, Kegiatan TMMD dilaksanakan mulai tanggal 5 April - 4 Mei 2017 di Kecamatan Bunguran Barat, dengan melakukan berbagai kegiatan yakni, Pembukaan Jalan sepanjang 5,126 Meter, menghubungkan antara Dusun Segeram Kelurahan Sedanau dengan Desa Kelarik serta membuat 4 Unit MCK di Dusun Segeram. Sementara di Kecamatan Bunguran Utara TMMD melakukan Rehab Mushola Annur Desa Air Mali.

“Kegiatan Non Fisik yang diselenggarakan diantaranya Penyuluhan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, Penyuluhan Kamtibmas dan Bahaya Narkoba, Penyuluhan KB, Kesehatan Reproduksi dan HIV/AIDS, Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perikanan, Penyuluhan Usaha Mikro, Kegiatan Agama dan Kegiatan Olahraga bersama serta Hiburan Masyarakat,” ungkap Dandim.

Sementara itu Ketua Rukun Warga 07 Segeram, Sumiati, mengucapkan rasa terimakasihnya kepada TNI dengan program TMMD-nya, yang telah berjasa membuka akses jalan warga segeram sehingga tidak terisolasi lagi.

Sumiati bercerita, warga Segeram jika ingin pergi ke Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara, harus melewati jalan setapak, dengan jembatan penghubung kayu lapuk dan membahayakan jiwa. Ingin menggunakan transportasi laut ke Sedanau, memerlukan biaya lumayan besar.

Seandai akses jalan tanah selesai dibuka, terbayang kesejahteraan warga dusun segeram yang hampir 90 persen nelayan. Mereka bakal mudah menjual hasil tangkapan, berupa ikan, udang, ketam dan gonggong. Hasil laut olahan, seperti terasi, makasam dan lainnya.

“Untung ada Bapak TNI, mau bantu membangun dusun kami,” ujar Sumiati.

Ucapan terimakasih juga dilontarkan oleh Ismail, pria kelahiran Dusun Segeram 50 tahun silam itu, akhirnya bisa mewujudkan mimpinya, yakni ingin melihat dan menginjakan kakinya di Kota Ranai sebagai Ibukota Kabupaten Natuna.

Lain lagi cerita Tokoh Masyarakat Segeram, Sidik, mengungkapkan bahwa biasanya warga khawatir buang hajat di semak maupun di sungai karena ada ular dan buaya, namun, berkat dibangunnya 4 buah MCK di Dusun Segeram, masalah tersebut tidak dirisaukannya lagi.

“Alhamdulillah sekarang buang hajat tidak takut lagi, kemarin kita was-was kalau buang hajat di semak ada ular, kalau di sungai banyak buayanya,” ungkap Sidik. fian

BELITUNG, HR - Maraknya perambahan dan perusakan hutan mangrove akhir-akhir ini di Kabupaten Belitung, khususnya di Desa Juru Seberang, Desa Pegantungan dan Desa Sijuk Mengundang menjadi perhatian dan reaksi keras, baik dari organisasi pecinta lingkungan seperti Gapabel, masyarakat maupun anggota DPRD Kabupaten Belitung.

Wakil rakyat yang sangat konsen dan serius terhadap pensolan mangrove ini adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Isyak Meirobie. Ia meminta agar mulai dari SKPD sampai ke pemerintahan desa menjadi filter untuk menyaring setiap kegiatan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan kawasan hutan, pantai dan hutan mangrove.

"Bila pembangunan atau investasi tersebut berpotensi merusak lingkungan, baik itu kawasan hutan, pantai, maupun mangrove agar dicegah dari awal. Kalaupun tidak sanggup mencegahnya segera dilaporkan kepada kami atau SKPD terkait,"tandasnya.

Menurutnya pembabatan mangrove bisa saja terjadi karena ketidaktahuan pengusaha atau bahkan ada yang disengaja. Temuan di lapangan memang benar ada pengurangan mangrove yang sebetulnya sudah masuk ke rana yudikatif atau penegak hukum.

Politisi Partai Nasdem ini sangat menyayangkan terjadinya pembabatan mangrove di Kabupaten Belitung, dan mengharapkan agar mangrove yang sudah gundul harus ditanam kembali, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kepada pelaku investasi dan pengusaha yang akan memanfaatkan kawasan mangroov, Isyak menghimbau agar mengurus ijin dengan lengkap, dan kalau bisa berinvestasi di bidang yang mendukung program pariwisata di belitung, karena sesuai dengan intruksi presiden. Meski demikian Isyak mengingatkan bahwa pembangunan atau investasi di sekitar hutan mangrove harus tetap pro lingkungan.

"Misalnya dengan tebang pilih jangan tebang abis, pohon mangrove yang sudah mati ditebang yang masih bagus dibiarkan dan dirawat,"ujarnya.

Isyak mengatakan dalam waktu dekat akan membahas persoalan ini dalam rapat gabungan komisi I dan II. "Dalam waktu dekat kami akan rapat gabungan komisi I dan II untuk membahas ini agar pelaku pembabatan hutan magrove membuat surat pernyataan untuk melakukan reboisasi dan di survey secara berkala. Bila ternyata tidak mengindahkan, maka perijinan mereka bisa dicabut, dan demikian pula untuk lahan lain agar di berikan sanksi sesuai perundang undangan yang berlaku,"kata Isyak tegas.

Diketahui pembabatan mangrove di Kabupaten Belitung kebanyakan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan umum, padahal mangroov yang dirusak adalah tanaman yang sudah berpuluh tahun ada di sepanjang pantai. Untuk melestarikannya pemerintah sampai harus membuat proyek pembibitan tanaman mangrove.

Hingga berita ini diturunkan belum ada pelaku perusakan mangrove yang diproses secara hukum. Mungkin benarlah apa yang dimaksud dengan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. marjono

JAMBI, HR -Setelah beberapa kali berkas pemeriksaan kasus Masterplan bolak-balik dari Polda Jambi ke Kejaksaan Tinggi Jambi, akhirnya berkas tiga tersangka kasus dugaan korupsi pekerjaan, pendataan serta penyusunan Masterplan Pendidikan Provinsi Jambi pada tahun 2011 akhirnya dinayatakan lengkap. Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Idham Khalid, Prof H A Tilaar, dan rekanan Dadang Setiawan. “Jaksa menyatakan berkas sudah lengkap beberapa waktu lalu,”ujar Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Jambi, Kompol Wirmanto, Kamis (24/9) kepada wartawan.

Lebih lanjut Wirmanto menyatakan, bahwa dengan dinyatakannya berkas P21, maka penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk dilakukan pelimpahan tahap II. “Kita segera berkoordinasi untuk pelimpahan tersangka dan barang bukti,”katanya.

Sementara, berkas tiga tersangka lainnya, yakni mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, Azwan Zahari, Dirut CV Wasco Enginering, Ahmad Wasli dan PPTK pengerjaan proyek ASN, pada saat ini masih dalam proses pemberkasan dan memintai keterangan saksi. 

Banyak kalangan menanti keseriusan aparat hukum dalam melaksanakan tugasnya. “Kita tunggu saja perkembangan kasus ini, apakah kelak aparat penegak hukum mampu menuntaskan dugaan kasus proyek masterplan tersebut,”harap masyarakat yang menanti tegaknya hukum. nelson/dian

PURWAKARTA, HR - Lagi lagi, kebijakan unik dikeluarkan Bupati Purwakarta, Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kali ini, Bupati eksentrik itu mengeluarkan intruksi malam purnama tanpa listrik.

Dalam pelaksanaannya yang akan dimulai pada malam bulan purnama Minggu malam, (27/9) Bupati Dedi akan meminta PLN mematikan listrik di seluruh wilayah Purwakarta. Yaitu tercatat sejak Pukul 18.00 hingga 21.00 Wib. Terkecuali di wilayah perkotaan, hanya lampu penerangan jalan umum yang dimatikan.

"Kita sudah melakukan koordinasi dengan PLN, pada Purnama besok PLN Harus mematikan listrik di seluruh Purwakarta dimana.diperkotaan hanya PJU saja dan.bagi warga bisa memilih teras rumah atau dalam ruangan rumah," ujar Dedi.

Dedi menjelaskan, tak ada sisi mistik pada penerapan mati listrik saat bulan purnama. Menurutnya, ia ingin mengajak warganya kembali ke alam. Adapun tujuan dari tanpa lampu dibulan purnama dapat memunculkan daya nalar dan arah pemikiran yang positif.

“Ini bukan mistik, tapi bisa dirasakan dengan hanya diterangi cahaya bulan pada saat purnama, akan tercipta keheningan. Saat itu, kita akan bisa khusyuk untuk berbuat apa saja, termasuk tata cara mensyukuri ciptaan Tuhan,” ungkap Dedi.

Selain mewajibkan mengharuskan masyarakat mematikan listrik, Dedi juga meminta masyarakatnya untuk keluar dari rumah saat purnama. Khusus bagi para pelajar Dedi meminta untuk menggambarkan suasana purnama, baik dengan cara menggambar, membuat cerita, hingga puisi tentang purnama, yang kemudian menjadi tugas sekolah.

"Untuk anak - anak sekolah nanti kita tugaskan menggambarkan suasana bulan purnama, sebagai tugas dari sekolah,” lanjut Dedi. petrus

TANJABTIM, HR – Masyarakat Rantau Rasau II, kerap sekali sulit meminjam mobil ambulance milik Puskesmas Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).

Ungkap Kepala Desa Rantau Rasau II, Deni Permana kepada HR belum lama ini.

Deni menyebutkan masalah ini berawal saat dimana ada warga yang meninggal dunia, bermaksud meminjam mobil ambulance untuk membawa jenazah ke pemakaman. karena jarak yang lumayan jauh, apalagi di bulan puasa. Bukan sekali ini saja, itu sudah sering terjadi, Kepala Puskesmas seakan enggan memberi pinjam mobil ambulance, beda dengan kepala puskesmas sebelumnya

Menurut Deni, Puskesmas tidak melayaninya dengan baik, bahkan tidak mengijinkan mobil ambulance dipinjam dengan berbagai alasan dan harus ada izin dulu dari Kepala Puskesmas.

Mobil ambulance di puskesmas tersebut ada 2, merk Hailux dan APV

“Apalagi ada pasien yang mau di bawah ke Jambi, walaupun pasien menggunakan surat keterangan tidak mampu ataupun pasien pengguna BPJS, biayanya tinggi Rp.700 Ribu, makanya kami sering menggunakan mobil tambang dengan biaya Rp.400 Ribu,” jelasnya.

Geram dengan ulah puskesmas tersebut, Deni langsung menelpon Camat dan Bupati Tanjabtim.

Camat Rantau Rasau, Sutiana membenarkan adanya hal tersebut, Ia memintah kepala desa untuk membuat laporan secara resmi. ”Nanti akan kita tindak lanjuti sampai ke Kabupaten Tanjabtim,” ucapnya.

Ditemui terpisah, Kepala Puskesmas Dr Yanti,membantah bila dirinya tidak boleh meminjamkan atau menggunakan mobil ambulance tersebut. “Itu fitnah, hanya saja untuk membawah jenazah, ambulance tersebut tidak muat membawah peti mayat kata sopirnya. Dan sayapun telah melaporkan hal ini kepada Kadis Kesehatan,”jelasnya.

Mungkin masyarakat tersebut tidak suka sama saya. Memang ada 2 ambulance disini, tapi satunya rusak dan dana untuk operasionalnya juga minim,”tambahnya.

Untuk masalah ambulance ini terlalu kecil nian bagi saya. Dan permasalah ambulance ini sudah sangat sering terjadi disini Tidak ada untungnya bagi saya tidak meminjamkan kepada masyarakat, karena ambulan ini milik negara juga, Cuma sering terkendala di sopir, namanya juga sopir yang juga sering banyak kegiatan atau masalah keluarganya, ada sopir pengganti namun juga ada kegiatan,”sambung Dr Yanti.

Menurutnya, masyarakat yang ingin meminjam disilahkan. Bila tidak ada sopirnya, harus ada orang yang pintar menggunakannya. “Karena bila dipakai orang yang tidak mengerti, bisa rusak ambulance tersebut, siapa yang bertanggung jawab?, Kami juga yang menanggung akibatnya,” tukas Dr Yanti.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjabtim, Samsiran mengatakan, kan ada 2 mobil di puskesmas tersebut, yang satunya ya silakan, tapi yang baru janganlah.

Mengenai menggunakan ambulance dikenakan biaya Rp.700 Ribu, Menurutnya ada perhitungan, per kilometernya Rp. 3500 per Kilometer, sudah sesuai Perda.

Sementara itu beberapa waktu lalu Bupati tanjabtim, Zumi Zola pernah mengatakan, agar mobil ambulance yang ada di Puskesmas untuk standby selama 24 jam. Selama ini, kata Zola, tidak sedikit warga yang mengeluhkan masalah ambulance tersebut. Ketika dibutuhnya selalu banyak alasan, ada yang sopirnya tidak ditempat dan lain sebagainya. Padahal, ambulance ini sangat dibutuhkan.

Dan warga berhak mendapatkan ini. Masyarakat juga bisa tahu apa yang menjadi haknya. Ini harus dilaksanakan, jika tidak kepala puskesmasnya harus bertanggung jawab,"tegas Zola. @rdi

TANJABTIM, HR - Meskipun Realisasi keuangan untuk triwulan satu dan dua baru 11,5 persen, akan tetapi pemerintah Kabupaten tetap optimis jika untuk realisasi keuangan akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Wakil Bupati Tanjabtim Ambo Tang.

Menurutnya upaya pengawasan akan dilakukan seketat mungkin. "Sesuai perintah bupati pengawasan akan dilakukan sebaik mungkin,"kata Ambo Tang.

Selain realisasi keuangan, dikatakan Wabup, realisasi kegiatan fisik untuk triwulan satu dan dua juga baru 15 persen. Hal ini terlihat baru beberapa kegiatan fisik yang baru proses tender dan belum dilaksanakan. “Meskipun itu jumlahnya kecil, kita optimis akan meningkat di triwulan tiga,"terangnya.

Karena dikatakan wabup, untuk di triwulan satu, dua dan tiga segala proses telah dilakukan tinggal pelaksanaannya saja. jika dalam proses tidak ada permasalahan artinya tinggal pelaksanaannya yang perlu diawasi sebaik mungkin."Apapun jenis kegiatanya pengawasannya harus lebih baik dari tahun sebelumnya "tegas Wahup.

Selain pengawasan harus lebih baik, tambah wabup, peningkatan dan kualitas juga menjadi target utama dalam kegaiatan fisik. Bahkan dengan diperketatnya pengawasan diharapkan hasilnya akan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

"Kita optimis dalam setiap tahunnya akan ada peningkatan,dan perbaikan. Baik itu realisasi keuangan maupun kegiatan fisik," pungkas Wabup. *@rdi

OKUT, HR- Peresmian pelantikan CPNS Daerah Oku Timur dilakukan Bupati H.Herman Deru SH MM, Kamis (2/7) di ruang Bina Praja Pemda Oku timur.

Nampak 190 peserta CPNS dari tenaga honorer kategori 1 formasi 2012 ini berseri-seri, ini sangat wajar, sebab sudah sekian lama harapan dan doa mereka kini telah terwujud.

Dalam pidatonya Bupati mengatakan bahwa dengan adanya acara ini berarti status sosial pun akan ikut berubah, bukan lagi honorer, bahkan bank-bank yang adapun sudah siap menyambut dengan segenap pelayanannya. Bupati juga mengingatkan agar peserta ini untuk dapat lebih bersyukur, jangan sombong dan tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab dan bahkan di tingkatkan lagi.

Menurut Bupati bahwa dirinya adalah salah satu yang menolak pengangkatan CPNS dari jalur umum, sebab baginya yang sudah ada seperti para honorer yang telah terbukti kinerjanya tentu lebih utama dan harus diperhatikan. ”Ini adalah amanah, maka harus diemban dengan penuh tanggungjawab agar tidak jadi manusia yang kufur nikmat,” tegas Bupati mengingatkan. ■abdulah

LINGGA, HR – Anggaran Panwaslu Lingga sampai saat ini masih dalam tahap tarik ulur. Ketidak jelasan anggaran Panwaslu sebesar Rp.300 Juta dinilai bisa mengancam pengawasan Pilkada di Kabupaten Lingga nantinya.

Ketua Panwaslu Lingga Jaswir menuturkan, saat ini Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum ditandatangani dan belum diproses dibagian keuangan. Karena belum dapat angka anggaran yang di tetapkan Pemda. Sementara berdasarkan Radiogram dari Kemendagri paling lambat penandatanganan itu tanggal 1 Juni 2015 lalu.

"Ternyata Naskah Perjanjian Hibah Daerah belum ditanda tangani Bupati. Saat ini, panwaslu belum dapat angka pasti. Dari usulan Panwaslu, pada RAB, angka itu berubah lagi," ungkap Jaswir, Senin (22/6) lalu.

Dijelaskannya, masa kepemimpinan almarhum Pak Idrus (mantan ketua Panwaslu Lingga), usulan sudah dimasukkan Rp.6,3 Milyar pada APBD murni. Namun menjelang Januari 2015 periode mereka berakhir.

"Angka ini menurut kita tidak masuk akal. Karena tidak sesuai kebutuhan lapangan. Begitu kami dilantik bulan April 2015 Kami juga dituntut untuk urus anggaran. Namun saat ini sudah butuh anggaran untuk Rakor, baik di dalam maupun luar kabupaten. Mau tidak mau kami harus pinjam sana-sini dulu," terang Jaswir.

Pada pembahasan pertama itu, sambungnya, kami bersama TAPD rasionalisasi anggaran Rp.6,3 menjadi Rp.5,4. Dan bulan April 2015 baru disepakati Rp.4,2 M. Berdasarkan hasil itu segera kami susun RAB diusulkan ke gubernur, serta ke DPPKAD Lingga untuk klarifikasi.

"Sementara NPHD itu belum di tandatangani Bupati Lingga dan belum diputuskan berapa totalnya. Maka kita juga sudah surati Bawaslu Provinsi 3 Juni 2015, dan baru-baru ini 15 Juni 2015 terkait dana untuk pengawasan pemilu di Lingga belum kelar,"kata Jaswir.

Menurut Jaswir dana Rp.300 Juta dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, karena terkait kebutuhan begitu banyak seperti rekrut kantor, mobiler dan bendahara termasuk jasa konsultasi hukum, sewa kendaraan roda empat, sekretariat.

"Kami sudah bikin surat pernyataan sikap ke Bawaslu RI, tembusan ke Bupati, Sekda dan TAPD. Dengan dana sebesar Rp300 Juta itu, kami tidak berani melaksanakan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati," katanya tegas.

Sementara itu Ketua Banggar DPRD Lingga, Khairil Anwar mengatakan bahwa setalah pihaknya konsultasi dengan Sekda dan Bappeda memang pihak terkait menganggarkan Rp.300 Juta dulu, mengingat kondisi keuangan daerah (defisit). "Angka Rp.300 Juta tahap awal, pada APBD-P, anggaran akan di tambah,"jelasnya. ■azt

MUARA ENIM, HR - Bangunan Rumah Dinas (Rumdin) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, di Jalan Bambang Utoyo Muara Enim, tepatnya dibelakang Kantor Sat Lantas Muara Enim sangat memprihatinkan.

Masalahnya, bangunan yang direhab 2013 lalu dan belum difungsikan tersebut, kini kondisi dindingnya sudah ada yang retak-retak.

Dari pengamatan HR di lapangan, Kamis (30/6), terlihat kondisi bangunan yang direhab menggunakan dana APBD Kabupaten Muara Enim ini dalam kondisi dinding belakang sudah retak-retak cukup panjang. Tampak retak-retak ini juga ada di beberapa tempat juga dalam ruangan Rumdin ini.

Saat HR menghubungi PPTK proyek, Elly Yuliar ST membenarkan saat bangunan itu dibangun, dirinya sebagai PPTK nya. Dimana, ia menggantikan PPTK sebelumnya, karena menggantikan posisi salah satu Kabid di PU Cipta Karya Muara Enim.

Namun Ely berkilah penyebab keretakan bangunan Rumdin, “Mungkin karena gedung tersebut tidak di tunggu,”ucapnya, Rabu, (1/07) di kantor CKTR Kab Muara enim

"Ya saya PPTKnya. Soal itu, tanya langsung saja sama Papau," cetus Elly.

Sementara itu, pihak kontraktor yang membangun proyek ini Papau mengatakan, kalau pihaknya tidak mengetahui hal tersebut. Dan, pihaknya siap memperbaiki kerusakan yang ada tersebut.

"Kenapa bangunan itu sudah roboh. Kalau ada retak-retak, nanti saya perbaiki."janjinya.

Disingung kenapa bangunan tersebut sampai retak-retak? “Kalau pihaknya tidak tahu dikarenakan apa, mungkin karena kemarau,”jawab Papau. Namun pastinya Ia tidak menjelaskan secara jelas apa penyebab bangunan tersebut retak-retak.

Ditanya juga, mengenai nilai dan CV nya yang mengerjakan bangunan Rumdin ini. Tidak ada jawaban dari Papau selaku pemborong yang melakukan rehab bangunan ini.

Menyikapi hal ini Ketua LSM Sigap, Suhaimi Dahalik,SH menegaskan kalau membangun itu yang perlu saja,yang memang dimanfaatkan, karena membangun tapi tidak ditunggu dikuatirkan akan lapuk saja, apalagi kwalitas bangunannya rendah.

“Mengenai gedung rumah Dinas Kadin Sosial yang sudah retak retak kalau waktu pemeliharaannya masih ada, pihak pemborong harus segera memperbaiki nya. Tapi kalau waktu pemeliharaan nya sudah lewat, dan bangunan itu sudah retak- retak pada hal baru di bangun, hal ini perlu tindak lanjuti ke penegak hukum, karena diduga pembangunannya tidak sesuai bestek, dan sudah gagal perencanaan,” beber Suhaimi. Seharus pemborong nakal seperti ini tidak usah di berikan pekerjaan lagi,”pungkasnya. ■lg

TANJUNGPINANG, HR - Kepala Dinas PT Taspen (Tabungan Pensiunan) Provinsi Kepri, Edison Situmorang menjelaskan bahwa Gaji pensiun bulan ke-13 akan segera dibayarkan kepada para peserta pensiunan. Untuk pembayaran dan pengambilan dana gaji pensiunan bulan ke-13 itu dapat dilakukan melalui bank yang disalurkan langsung ke rekening bank masing-masing peserta, sebagai cara pengambilan harus menunjukkan buku tabungan saat pengambilan dana tersebut. Dan peserta yang menggunakan via Kantor Pos Pengambilan dana gaji pensiun bulan ke-13 itu dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu identitas penduduk (KTP)," tutur Edison.

“Pengambilan dana pensiun bulan ke-13 ini sama dengan pengambilan gaji pensiun tiap bulanan, dan pada bulan ini PT.Taspen juga akan membayarkan rapelan kenaikan gaji pensiun selama 6 bulan, terhitung dari bulan Januari hingga Juni sebagai jumlah rapelan, dihitung empat persen dari gaji pokok pensiun yang diterima peserta para pensiunan.dan bukan hanya gaji pensiun dibayarkan, beras juga ikut dirapelkan terhitung dari Januari 2015 sampai Juni 2015,” terang Edison.

Penyerahan rapelan gaji dan beras, sebut Edison, dijadwalkan pada tanggal 13 Juli 2015 mendatang. Dan Gaji pensiun bulan Juli telah disesuaikan dengan kenaikan gaji pensiun yang terhitung empat persen dari gaji pokok sebagaimana ditetapkan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2015 tentang penetapan pensiun PNS baik janda/duda.

Dijelaskannya, anggaran gaji pensiunan bulan ke -13 disediakan berkisar sebesar Rp.15,6 miliar, pencairannya disesuaikan berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2015, tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan dalam anggaran 2015. Dan sebagai peserta penerima Taspen di Kepri diperkirakan kurang lebih 7.151 orang . yaitu terdiri dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), veteran, pejabat negara dan TNI-Polri. ■shl

MUARA ENIM, HR - PTPN VII sebagai Perusahaan perkebunan kelapa sawit milik negara yang berada di Kabupaten Muara Enim dinilai kurang perhatian terhadap lingkungan. Pasalnya jalan akses satu satunya yang menghubungkan Kota Muara Enim dengan PTPN VII, dan sarana jalan yang juga dipergunakan masyarakat setempat untuk berlalu lalang sehari hari saat ini kondisinya mulai rusak.

Sarana jalan yang dibangun melalui APBD Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2009\2010 yang lalu yang menghabiskan dana sebesar Rp.44 M, kondisinya sekarang sudah banyak yang rusak. Dan sepertinya dibiarkan saja rusak oleh pihak PTPN VII.

Terkait hal ini, pihak PTPN VII yang dikonfirmasi HR di kantor PTPN VII Penanggiran Kabupaten Muara Enim (30\06) masih belum menemui siapapun disana.

Dalam hal ini Ketua LSM Sigap, Suhaimi Dahalik,SH sangat menyayangkan PTPN VII yang tidak atau belum memperbaiki sarana jalan tersebut. Tidak mungkin mau tergantung dengan APBD Muara Enim terus. PTPN VII juga ada anggaran,”katanya, Rabu (01\07). ■lg

LAMSEL, HR - Jelang buka puasa, Satuan reserse Narkoba Polres Lampung Selatan (Lamsel) berhasil menggagalkan penyelundupan Narkotika jenis ganja seberat 82 kilogram yang hendak dikirim ke Pulau Jawa. Selain ganja, petugas juga mengamankan Narkotika jenis sabu-sabu (SS) di dalam plastik kecil yang disimpan di dalam tas atas nama Feri Andika Saragih (26) warga Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Banten.

Terungkapnya kasus ini ketika petugas saat melakukan pemeriksaan rutin di areal seaport Interdiction (SI) Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan sekitar pukul 17.30 WIB‎, Kamis,(23/6).

Kapolres Lamsel AKBP Hengki mengatakan, barang haram ganja itu didapati petugas dari dalam bagasi belakang Toyota Merk Inova waran silver metalik Nopol A 1597 ZL yang dikendarai tersangka terbagi tiga bungkusan kardus, sudah dilapisi alumunium voil berisikan 82 paket dengan berat bruto total 82 kilogram.

“Selain ganja, petugas juga menemukan satu paket sabu-sabu dari dalam tas selempang yang digunakan Feri,” ujar Kapolres Lamsel saat melakukan ungkap kasus di Mapolres setempat. Senin (29/6).

Ia menjelaskan, berdasarkan barang bukti berupa SMS di handphone tersangka, pihaknya menyimpulkan bahwa Feri tidak hanya sebatas kurir, melainkan juga sebagai pengedar. Itu berdasarkan rekaman percakapan via SMS yang menunjukan adanya permintaan terhadap barang haram yang dibawanya, untuk beberapa titik tertentu.

Sementara Kasat Reserse Narkoba Polres Lamsel, Iptu M Rhobby Syahferry mengatakan, tersangka mengakui bahwa ganja tersebut didapatnya dari seseorang bernama Sahid alias Pak Guru. Tersangka mengambil paket ganja itu pada hari Kamis (25/6) sekitar pukul13.00 WIB di pinggir jalan daerah Pasa Panjang Bandar Lampung.

Sedangkan untuk kepemilikan sabu-sabu, tersangka mendapatkannya atau membeli dari Dani di Merak, Banten pada Senin (22/6) sekitar pukul 21.00 WIB, seharga Rp 500 ribu.

“Dia mengaku hanya disuruh oleh Dondi untuk mengambil paket ganja dan diantarkan ke Merak—Banten, dan ia sudah mendapatkan upah sebesar satu juta setengah,” pungkasnya. ■santi