TANGERANG, HR - Acara Pelantikan dan Bintek Pengambilan Sumpah Janji Pengawas Pemilu Desa, Kelurahan se-Kecamatan Curug pada pilbup Tangerang Tahun 2018, terselenggara di GSG Kadu Kec Curug, berjalan lancar dan penuh khidmat, Senin (15/01).

Hadir di acara tersebut Muspika Curug yaitu Camat Rahyuni,S.Sos,MSi, Kapolsek Curug Kompol Effi M Zulkifli. SH. MH, Danramil 07 Curug Kapten Inf Jajang, M, Ketua PPK Kec Curug Fachrudin, Ketua PPS dan se-Kec Curug, Ketua MUI Kec Curug yang diwakilkan oleh Ustad Memed, Kepala Desa/Lurah se-Kec Curug, anggota Panwaskab Tangerang Andi Irawan, Staf Banwaslu Prov Banten Ferry Irawan, dan Staf Panwaskab Tangerang Andi Suhendi.

Acara Pelantikan berlangsung sejak pukul 08.00 Wib - 11.30 Wib, yang dilanjutkan dengan penandatanganan serta acara bintek (Bimbingan Tehnis) untuk Panwaslu Desa/Kelurahan se-Kecamatan Curug.

Ketua M Mardiansyah SPdi merangkap Kordiv Pencegahan, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, saat dijumpai HR, mengatakan, pelantikan Pengawas Pemilu Desa dan Kelurahan yang nama sebelumnya Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), berdasarkan Undang-undang yang telah diperbaruhui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Panitia Pengawas Lapangan diubah Jadi Pengawas Pemilu Desa/ Kelurahan, yang kemudian Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan untuk mengawasi tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU yang saat ini dikerjakan oleh PPS.

“Harapan saya kedepan, Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan ini bisa bersinergi dalam hal yang positif untuk menyukseskan demokrasi pemilu akan datang, baik itu dari segi pemilihan dalam hal ini Pilkada maupun nanti kedepannya Pemilu Caleg dan Pilpres, kesemuanya berjalan lancar, aman dan kondusif," ujarnya.

Demikian pula halnya disampaikan Anggota Komisioner Panwaskab Tangerang Andi Irawan, “Pada tahapan hari ini yaitu Tahapan Seleksi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang 2018, kita akan mencoba untuk mengklarifikasi apa persyaratan berkas calon dari mulai tahapan-tahapan berkas Ijasah dan Kesehatan ini sudah terjadi finalisasi berita acara ditetapkan."

"Harapan saya, Penyelenggaran maupun dari Pemantau Pemilu harus melakukan aktivitas yang lebih baik, progesif, mengajak masyarakat untuk menyiapkan kader-kader terbaik kedepannya," ujar Andi Irawan.

Di tempat terpisah, Hermanto, Anggota Panwascam Curug Divisi Penindakan dan Pelanggaran kepada HR, mengatakan, upaya pencegahan pelanggaran lebih diutamakan dengan melakukan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat dan pihak-pihak terkait agar dapat terminimalisirnya pelanggaran pemilu di Kecamatan Curug.

"Artinya di sini, untuk Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan sebagai ujung tombak pengawasan di lapangan harus paham betul tentang Undang-undang Pemilu, kemudian Perbawaslu dan PKPU, sebagai bekal menjalankan tugas pengawasan dilapangan nanti," ujar Hermanto, anggota Panwascam Curug sejak 2004.

“Harapan saya kedepannya, kita akan membentuk yang namanya Petugas Pengawas TPS yang disebut PTPS. Dari PTPS ini menentukan sekali Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan PTPS, dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari Pemungutan dan Penghitungan Suara. PTPS dibentuk oleh Pengawas Pemilu Kecamatan," ujar Badri Tamam, anggota Panwascam Curug Kordiv SDM dan Organisasi. angga mc

TANGERANG, HR - Ketua PERAK, Moh Jembar, Rabu (17/1/2018), menjelaskan, bahwa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara merupakan bagian terpenting dalam proses syarat pencalonan Ahmed Zaki Iskandar sebagai cabup Tangerang, untuk dilapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilihat dari aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK, Selasa (16/1/2018), tercatat Zaki Iskandar melaporkan harta kekayaannya sebanyak dua kali.

Pada 2010, Zaki melaporkan kekayaan sebagai anggota DPR periode 2009-2014 dan pada 10 September 2012 menjelang pemilihan Bupati Tangerang.

Dalam laporan pertama pada 2010, Zaki melaporkan data harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai total Rp3.604.235.000. Harta bergerak yang Zaki miliki, diantaranya mobil nilainya sampai Rp 1.030.000.000.

Selain itu, ia memiliki harta bergerak berupa peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya yang nilainya memcapai Rp 25.000.000.000. Logam mulia dan batu mulia yang dimiliki politikus Golkar ini mencapai Rp1.201.921.100.

Ia juga memiliki giro dan setara kas lainnya sampai Rp 853.249.261. Utang berupa pinjaman uang, barang, dan kartu kredit mencapai Rp 482.637.315. Total, Zaki memiliki kekayaan di laporan pertama LHKPN di tahun 2010 sebesar Rp31.211.769.046.

Kemudian laporan kedua saat ingin mencalonkan diri sebagai Bupati, harta kekayaan Zaki berkurang menjadi Rp28.766.596.629.

Penyusutan kekayaan ini terjadi pada harta bergerak milik Zaki pada usaha lainnya berupa usaha produksi beton readymix. Dari Rp 25.000.000.000 menyusut menjadi Rp 18.339545.523.

Ketua Umum Persatuan Rakyat (PERAK), Moh Jembar, menyikapi dingin atas laporan harta kekayaan pejabat negara di Indonesia khususnya Kabupaten Tangerang.

Jembar menilai, laporan tersebut aneh, bila harta kekayaan Zaki menyusut dalam 5 tahun berjalan sebagai pejabat.

"Menurut saya itu aneh, sebab tidak ada pejabat yang bangkrut dalam menjalankan roda kehidupannya. Kalau pejabat menyusut harta kekayaannya ini menjadikan pertanyaan," ungkap Jembar, Rabu (17/1).

Dikatakannya, kalau mau jujur banyak pejabat di Indonesia tidak jujur dalam proses pelaporannya (LHKPN) ke KPK. Sebab menurut dia, pejabat akan selalu abadi mendapatkan nilai tambah harta kekayaannya, baik harta bergerak maupun tidak bergerak.

"Kalau memang ada kebohongan atas laporan harta kekayaan pejabat negara, maka patut dilaporkan. Dan bila ada yang ditutupi atas pelaporan tersebut, maka itu berarti kebohongan. Karena pejabat pasti hartanya selalu bertambah, bukan berkurang," bebernya.

Jembar juga menilai, bila dicermati, pelaporan para pejabat banyak yang tidak sesuai atas pelaporan harta kekayaannnya. Bukan hanya Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saja, tapi hampir sebagian besar pejabat di Indonesia bohong pelaporannya.

Ia mencontohkan, adanya indikasi menutupi investasi yang sering luput dalam laporan harta pejabat.

"Investasi baik kerjasama usaha, maupun investasi tanah dan barang-barang lainnya. Ini yang rentan ditutupi para pejabat negara, sehingga mereka melakukan kebohongan harta yang dilaporkannya ke KPK," ungkapnya. linda

TANGERANG, HR - Rabu (17/1), aktifis Laskar Bumbung Kosong, Deden Sarifudin, mengatakan kepada HR, bahwa munculnya calon tunggal pada pilkada tahun 2018 merupakan wujud kegagalan partai politik dalam menyiapkan seleksi politik untuk menjadikan kadernya sebagai pemimpin. Disamping seleksi politik, juga kegagalan parpol menjaga alamiah (political nature) bahwa parpol harus siap berkompetisi dan optimis menang pada semua jenis pemilu.

Keberadaan calon tunggal itu menunjukan dominasi dan monopoli politik oleh aktor politik tertentu yang tidak sehat. Kekuatan parpol di buat tergantung pada pihak-pihak elite tertentu saja. Oleh karena itu, rencana regulasi KPU untuk membatasi borong dukungan terhadap parpol patut harus dikedepankan.

Jika rakyat jenuh dengan permainan elite politik seperti itu, calon tunggal bisa menghasilkan apatisme politik pemilih yang berujung pada golput yang tinggi. Calon tunggal yang di usung banyak parpol bakal menimbulkan perlawanan oleh rakyat, dengan memilih kotak kosong sebagai wujud kekecewaan politik.

Keberadaan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah boleh di bilang menjadi topik terhangat pada pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Yang harus disorot sesungguhnya adalah kinerja partai politik yang tidak maksimal, sehingga hanya ada satu pasang calon yang mendaftar, sehingga secara nyata terlihat adanya kegagalan partai politik dalam membina kader menjadi pilihan menarik di mata masyarakat.

Hal ini disebabkan karena tidak adanya integritas para politisi dan tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap partai politik terhadap rakyat. Ini bisa dimaknai sebagai kesengajaan dan strategi licik para politisi ketika menghadapi rival yang terlampau kuat.

Layak diberlakukan pemberian sanksi kepada partai politik yang tidak mencalonkan kadernya ketika pilkada. Sebagai alternatif solusi, sanksi yang efektif adalah pemotongan anggaran. Selain itu perlu dipertimbangkan persyaratan calon independen dipermudah, untuk mengakomodasi kejenuhan masyarakat terhadap calon-calon yang diajukan oleh partai-partai politik yang umumnya tidak pro rakyat. linda

TANGERANG, HR – Ketua Kotak Kosong di dampingi para sahabat dari Aliansi Kotak Kosong mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Tangerang, Selasa (16/1), sekitar pukul 11.00 Wib.

Kunjungam Aliansi Kotak Kosong ke KPUD Kabupaten Tangerang disambut baik oleh Komisioner KPU Kabupaten Tangerang, Akhmad Jamaludin, Muhamad Ali Jaenal Abidin, dan Ramelan.

Ketua Aliansi Kotak Kosong, Moh Jembar, mengatakan, kunjungan Aliansi Kotak Kosong ke KPU Kabupaten Tangerang diterima dengan baik oleh Komisioner KPU Kabupaten Tangerang.

"Kami hadir mempertanyakan regulasi hak masyarakat dalam melakukan kampanye dan sosialisasi pilihan kotak kosong, hingga tidak berbenturan atau pelanggaran hukum. Maka kita minta penjelasan hak-hak sosialisasi kotak kosong serta kampanye di Kabupaten Tangerang," ungkapnya.

"Kami berharap sosialisasi Kotak Kosong tidak adanya ancaman dan perlunya pengamanan disetarakan oleh paslon. Hak dan kewajiban itu kita pertanyakan biar tidak ada salah paham dalam menentukan hak -hak konstitusi yang sudah diatur oleh Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pemilu dan Pilkada," ujarnya.

Jembar mengatakan lebih jauh bahwanya dirinya bersama Aliansi Kotak Kosong siap dan membuat kesepakatan bersama menjaga pilkada Kabupaten Tangerang aman dan damai yang pelaksanaannya pada tanggal 27 Juni 2018.

"Harapan kami sebagai Aliansi Kotak Kosong agar demokrasi berlangsung tanpa ada intimidasi oleh siapapun dalam perbedaan menentukan pilihan. Hak yang sama bagian dari pembelajaran bagi masyarakat tentang berdemokrasi tanpa harus ada rasa permusuhan. Hak akan memilih merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dalam berdemokrasi. Aliansi Kotak Kosong pilihan rakyat, maka kita tetap menjunjung tinggi aturan dalam proses demokrasi," jelasnya. linda

TANGERANG, HR - Direktur Personal Branding dan Riset Visi Nusantara, Subandi Musbah merasa khawatir akan partisipasi pemilih di Pilkada Kota Tangerang 2018.

Sebab, miliaran rupiah akan terbuang percuma kalau hanya calon tunggal yang dimunculkan, serta akan berefek menurunkan partisipasi pemilih.

Meski KPU Kota Tangerang belum secara resmi memastikan bahwa Pilkada Kota Tangerang 2018 hanya diikut sertakan calon tunggal, tetapi Subandi menyebut hal ini sudah hampir dipastikan. Sebab petahana telah memborong 12 partai politik.

"Masyarakat berpikir ‘enggak usah datang ke TPS, orang calonnya hanya satu' jadi mungkin masyarakat berpikir ngapain datang ke TPS," kata dia, Minggu (14/1/2018).

KPU Kota Tangerang harus mampu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan melaksanakan pola sosialisasi yang tepat.

"Sehingga tidak menghamburkan APBD. Coba menggandeng khatib, tokoh masyarakat, pendeta, dan seluruh stakeholder lainnya. Buat Focus Group Discussion agar masyarakat mau datang ke TPS," jelasnya.

Subandi menjabarkan pada HR, lima tahun kedepan, Kota Tangerang ditentukan oleh pencoblosan Pilkada 2018. Ketika masyarakat lebih memilih diam di rumah dan tidak datang ke TPS, berarti telah melalaikan kesejahteraan pada lima tahun kedepan.

"Jadi jangan mentang-mentang KPU punya anggaran, sosialisasi dimana-mana dengan asal," ucapnya.

KPU juga bisa melakukan improvisasi gaya sosialisasi dengan tujuan masyarakat urban maupun plural yang ada di kota Tangerang mau datang ke TPS dengan berbagai pendekatan.

"Misal, uang miliaran sosialisasi itu nanti diganti oleh kerja sama dengan ojek online, pada hari H, ojek online keliling ke kampung-kampung dengan gratis, ojek-ojek pangkalan gratis membawa dari rumah pemilih ke TPS. Ini masih menggunakan anggaran KPU ya," tutur dia. linda

TANGERANG, HR - Minggu (14/1), diadakan pertemuan Aliansi Kotak Kosong di Kp Pisangan Priuk Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan Induk, di kediaman Deden S. Pertemuan itu membahas merosotnya demokrasi di Indonesia, sehingga menimbulkan keluhan di masyarakat. Para pemangku kekuasaan pada saat ini sangatlah merajarela dalam berkuasa, karena secara kontinyu menjabat sebagai penguasa kembali.

Khusus di Kabupaten Tangerang, menjadi sejarah bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018 hanya ada calon tunggal, sehingga hal tersebut masyarakat dipaksa memilih kotak kosong.

Mohamad Jembar selaku Ketua Aliansi Kotak Kosong terpilih, mengatakan bahwa demokrasi yang ada di Kabupaten Tangerang saat ini telah mati, karena semua partai yang ada di Kabupaten Tangerang di borong oleh sang petahana.

Aliansi Kotak kosong merupakan bentuk perlawanan dari demokrasi yang telah mati di Kabupaten Tangerang. “Dan kami telah melakukan koordinasi di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang, supaya didalam pencoblosan Juni mendatang, kotak kosong dapat menang di pilkada Kabupaten Tangerang.

Ini juga merupakan sebuah bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang apa yang telah dilakukan. Seperti ketidak transparan Pemda Kabupaten Tangerang soal pembangunan infrastruktur, dana hibah serta dana CSR.

“Kita berjuang di sini untuk kepentingan masyarakat, tidak ada kepentingan pribadi dan golongan, murni ini adalah perjuangan masyarakat, dan kotak kosong adalah pilihan rakyat. linda

TANGERANG, HR - Moh Jembar selaku Ketua Umum Aliansi Pembela Hak Rakyat (Aphra), menegaskan, bahwa Pilkada lawan kotak kosong menjadikan suasana lebih tenang sehingga tidak tercipta hubungan yang kurang harmonis di birokrasi Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tangerang, adalah sangat ngawur dan tidak paham peraturan maupun perundang-undangan.

“Pengamat menyatakan tidak terpecah itu keliru. Sudah jelas aparatur sipil negara dilarang ikut menjadi tim sukses dan foto bareng di media maupun terbuka untuk mendukung salah satu paslon. Dalam UU sudah diatur. Kalau pengamat merasa takut hal itu, berarti ia tidak paham akan aturaan yang sudah ada dalam UU KPU, PKPU maupun UU ASN,” tegas Jembar kepada HR, Sabtu (13/1), di kediamannya.

Dijelaskannya, saat ini demokrasi tidak berjalan sesuai amanah partai politik. Dimana partai politik tidak mampu melahirkan kader-kader terbaik untuk mencalonkan dalam pemilihan kepala daerah. Jembar menyebut ini sinyal matinya demokrasi di tanah air.

“Kalau seorang pengamat takut perpecahan di ASN akibat Pilkada, itu ngawur,” ungkap Jembar.

Ia menilai tidak tampilnya para kader partai lain dalam perhelatan Pilkada merupakan gagalnya partai politik mengusung demokrasi.

Dalam pandangan Moh Jembar sangat kentara kepentingan politik dari Parpol yang mengakibatkan hancur tatanan demokrasi Indonesia. Maka itu menurutnya perlu revisi undang-undang pemilihan daerah.

“Perlu batasan calon mendapatkan dukungan partai sehingga tidak terjadi borong Parpol pendukung. Harus dievaluasi peraturan yang ada saat ini,” ujarnya.

Dikatakan Moh Jembar, calon tunggal Pilkada Kabupaten Tangerang akan ada perlawanan dari kotak kosong. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak suka dengan adanya borong parpol.

Diterangkannya, bisa juga karena masyarakat kurang puas terhadap paslon yang ikut kontestasi di Kabupaten Tangerang. Bermacam penilaian bisa terjadi di masyarakat Kabupaten Tangerang. linda

KOTA TANGERANG, HR – Dewan Pimpinan Cabang Generasi Anti Narkotika Nasional (DPC GANN) Kota Tangerang meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan tes urine kepada bakal calon (balon) Walikota dan Wakil Walikota 2018 serta calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019, Sabtu (13/1).

Penegasan itu dilontarkan Ketua DPC GANN Kota Tangerang, San Rodi Kucai usai pelantikan pengurus organisasi massa yang fokus kepada pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, Sabtu (13/1/2018), di gedung MUI, Jl Satria Sudirman, Kota Tangerang.

Dijelaskannya, GANN akan terus bermitra dengan lembaga pemerintah, TNI, Polri, BNN, tokoh agama, ulama dan lainnya untuk mempersempit peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Tangerang.

“Langkah awal GANN usai pelantikan ini akan melaksanakan rapat kerja untuk membahas program jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam waktu tiga bulan kedepan, Insya Allah rapat kerja itu bisa terlaksanakan,” jelas San Rodi Kucai.

Pelaksanaan program kerja jangka pendek GANN, menurut Kucai memprioritaskan penyuluhan ke sekolah dan kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba.

Program jangka panjang GANN, sambung Kucai akan menyusun struktur organisasi sampai ke tingkat kelurahan. Perluasan struktur organisasi ini untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di masyarakat.

Diuraikan Kucai, BNN Banten mempetakan sejumlah wilayah di Kota Tangerang dalam zona merah yaitu Kecamatan Batuceper, Cipondoh, Tangerang, Karawaci dan Neglasari. linda

TANGERANG, HR - Jangan bergembira dulu bagi daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon dalam Pilkada serentak di Banten tahun 2018. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, Agus Supriatna menyatakan, jika kotak kosong itu yang memperoleh suara terbanyak, maka Pilkada di daerah itu harus diulang. Kepala Daerah pun akan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk pemerintah.

“Dalam Undang-undang Pemilu, tidak menyebut berapa persen peroleh suara, tetapi jika kotak kosong itu melampaui suara calon tunggal, maka harus dilakukan Pilkada ulang. Pilkada ulang itu di setiap tahapan,” kata Agus Supriatna, Ketua KPU Banten yang ditemui HR, Jumat (12/1/2018).

Agus Supriatna meminta kepada penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Banten yang menghasilkan pasangan calon tunggal agar bekerja ekstra keras. Artinya, KPU kabupaten dan kota harus melaksanakan sosialisasi tentang pasangan calon tunggal dan kotak kosong.

Di Provinsi Banten ada empat kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada 2018 yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kabupaten Lebak. Dari empat kabupaten dan kota tersebut, ada tiga wilayah yang hasilkan pasangan calon tunggal yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Lebak.

Agus menjelaskan, pada Pilkada 2018 serentak ini, Provinsi Banten adalah hal yang baru dan selama ini belum pernah ada calon tunggal. Meski dalam Undang-undang (UU) No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada dibolehkan adanya calon tunggal.

“Setelah KPU kabupaten dan kota menerima pendaftaran pasangan calon yang diusung semua parpol, langsung melakukan pemeriksaan berkas dan verifikasi. Jadi, KPU kabupaten dan kota tetap melaksanakan tahapan sesuai yang telah ditetapkan KPU pusat,” kata Agus.

Sedangkan harus bekerja ekstra, kata Agus, yakni KPU kabupaten dan kota yang memiliki calon tunggal melakukan sosialisasi tentang calon tunggal. Jangan sampai pemilih beranggapan tidak perlu datang ke TPS karena calon hanya satu.

“Pemahaman pemilih bila seperti itu, hampir dapat dipastikan tingkat partisipasi pemilih akan turun drastis. Oleh karena itu, komisioner KPU kabupaten dan kota sering-sering sosialisasi tentang calon tunggal dan kotak kosong,” tutur Agus. linda

TANGERANG, HR - Fenomena politik pasangan calon kepala daerah lawan kotak kosong disambut beragam di kalangan masyarakat. Diantaranya disebut sebagai bentuk kegagalan partai politik dalam mengantarkan kader terbaiknya memimpin daerah.

“Saya hanya menyayangkan, bahwa saat ini masyarakat kita telah diberikan pendidikan politik yang salah, karena masyarakat tidak bisa menjalankan demokrasi yang baik di Pilkada esok,” ujar aktivis buruh se-Tangerang Raya, Edhi Jayadie kepada HR, Sabtu (13/1/2018).

Menurutnya, melihat kondisi tiga wilayah di Banten yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kabupaten Lebak yang mengikuti Pilkada serentak pada periode ini, ternyata fenomena politik kotak kosong sudah pasti bisa ditentukan diatas kertas. Seharusnya bagaimana seorang pemimpin bergerak kebawah bersama rakyat, untuk memikat partisipan masyarakat.

“Seorang Kepala Daerah harus menanamkan prinsip, ‘Dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat’, dan semua itu demi tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya,” ujar pria yang berdomisili di Tangerang Barat ini.

Jika timbul paslon lebih dari satu pasang, masyarakat pasti lebih merasakan pesta demokrasi yang ditetapkan melalui norma-norma oleh pemerintah berjalan dengan harmonis dan semestinya.

“Pada realitanya, masyarakat diajarkan hanya untuk pro dan kontra, hanya untuk memilih calon tunggal atau kotak kosong. Ketika ada masyarakat yang kontra terhadap calon tunggal, maka dicibir dan bahkan ada yang berkomentar miring, padahal masyarakat ingin memilih mana yang terbaik dari putra daerah, masyarakat hanya ingin berdemokrasi sehat,” tegasnya.

Dan ada hal yang lebih terpenting lagi yang harus diingat oleh seluruh lapisan masyarakat, jangan sia-siakan anggaran rakyat miliaran rupiah yang digunakan untum pesta demokrasi segelintiran oknum.

“Kedepannya rakyat harus menjadi penentu demokrasi dan jangan salahkan masyarakat jika harus memilih kotak kosong,” pungkasnya.

Bahwa pada hakekatnya untuk memilih Kepala Daerah bukan ditentukan oleh kesepakatan parpol atau wakil rakyat (anggota dewan), tapi yang menentukan terpilihnya Kepala Daerah adalah rakyat Kabupaten Tangerang. linda

TANGERANG, HR - Program kerja kegiatan Kapolda Metro Jaya tahun 2018, Polsek Curug melaksanakan operasi Cipta Kondisi bersama pokdar Kamtibmas Citra Bhayangkara Polsek Curug, dilaksanakan APP Ops Cipkon Gabungan Polsek Curug di halaman Mapolsek Curug, Pukul 21.00 – 00.30 WIB, Jumat (12/01).

Polsek Curug mengadakan patroli bersama pokdar kamtibmas Citra Bhayangkara Curug guna mengantisipasi kejahatan malam hari. Patroli bersama inipun berjalan berjalan lancar, sukses dan kondusif.

Untuk pertama kalinya Kapolsek Curug Kompol Effi M Zulkifli SH MH memimpin langsung patroli bersama pokdar kamtibmas Citra Bhayangkara Curug. Kapolsek juga didampingi Waka Polsek Curug AKP E. Marpaung, Panwas Iptu Warno, Kanit Lantas Iptu Samsul Hadi, Kanit Intelkam Ipda Toto Riyanto dan Ketua Citra Bhayangkara Hibar M. Sholeh SE. Patroli ini menurunkan 67 personil, terdiri dari Polsek 20 personil dan Citra Bhayangkara 47 personil.

Usai apel, dilanjutkan dengan patroli mobil ke wilayah Polsek Curug. Rotator dinyalakan dan sasaran ke tempat-tempat rawan 3C (curat, curas, curanmor dan narkoba) seperti permukiman warga, pusat perbelanjaan, ATM dan SPBU.

Rute yang dilalui dimulai dari Mapolsek Curug, Jalan Empang belakang Pasar Curug, Jalan Raya Curug Wetan, Jalan Raya Parigi Sukabakti, Strongpoin Perum Grade Karawaci Kec Sukabakti, Jalan Kitri Bakti Badodon, Jalan Babakan Binong, Jalan Sempur Desa Kadu, Jalan Raya Serang Bitung, Jalan Raya Veteran Cisere Desa Kadu Jaya, Jalan Raya Cukanggalih Kidul, Jalan Padat Karya Kel Curug Kulon. Di sepanjang rute itu, tim melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak muda yang nongkrong.

Hasil patrol bersama itu, aparat berhasil mengamankan 15 orang yang sedang berkumpul sambil minum minuman keras, dan mengamankan tujuh unit kendaraan. Panwas Polsek Curug Iptu Warno kepada HR, menghaturkan banyak terima kasih kepada jajaran Citra Bhayangkara Polsek Curug yang dengan semangat tanpa pamrih ikut melaksanakan patroli bersama dengan Polsek Curug.

“Luar biasa kompak 47 anggota Citra Bhayangkara bergabung bersama dalam giat ini. Semoga terjalinnya kerja sama Polri dan masyarakat, dalam hal ini Pokdar Citra Bhayangkara Curug dapat menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan dapat dirasakan oleh masyarakat Curug umumnya. Sekali lagi Bravo Citra Bhayangkara Curug, semoga tetap semangat dan kompak dalam ikut berperan menjaga kamtibmas wilkum Curug,” ujarnya.

Kapolsek Curug Kompol Effi M Zulkifli SH MH mengatakan kepada HR, “Kegiatan patroli bersama ini akan dilaksanakan secara rutin dan untuk menciptakan wilayah Curug yang aman, nyaman dan kondusif.” angga mc

TANGERANG, HR - Rabu (10/1/2018), di Gedung Golkar Kabupaten Tangerang, sebanyak 12 parpol secara resmi menyatakan deklarasi dukungan terhadap dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar – Mad Romli Periode 2018 – 2023.

Ke-12 parpol tersebut yakni Golkar, PDIP, PPP, Demokrat, PAN, Gerindra, Nasdem, PKB, Hanura, PKS, PBB dan PKPI.

Massa ke-12 parpol berkumpul di kantor DPD Golkar Kabupaten Tangerang di Jalan Raya Pemda Tigaraksa, untuk mendeklarasikan dukungan pada Zaki-Mad Romli. Selain massa dari 12 parpol, hadir juga elemen masyarakat diantaranya ormas Pemuda Pancasila, Bersahaza.

“Kami sepakat mengusung Zaki dan Mad Romli dalam Pilbup Tangerang 2018-2013,” kata Naziel Fikri, Ketua DPC PPP Kabupaten Tangerang.

Nusantara (GBN) H Alamsyah MK juga siap mendukung sepenuhnya terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang. Zaky dan Romli. Saat ditemui HR, mengatakan, Banten Nusantara siap mendukung pasangan Zaki dan Romli sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tangerang.

"Mari kita lanjutkan perjuangan beliau dan program-program sudah banyak yang dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat kecil,” ungkap Alamsyah.

Ketua DPD Golkar yang juga calon Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berharap agar dukungan parpol ini bisa memberikan semangat untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur.

“Banyak program yang digulirkan Pemkab Tangerang yang sudah dirasakan masyarakat,” tandasnya. linda

TANGERANG, HR – Rabu (10/1), tiga calon Bupati Tangerang mendaftarkan diri ke KPUD. Mereka yakni Ahmed Zaki Iskandar, B, Bus (Kab. Tangerang), Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM (Kab Lebak), H. Arief Rachadiono Wismansyah B.Sc., M.Kes (Kota Tangerang).

Menariknya, ketiga calon tunggal itu merupakan petahana yang mendapat dukungan dari seluruh parpol, yang memiliki kursi di legislatif di ketiga wilayah tersebut. Sementara untuk pilkada Kota Serang diikuti tiga pasang calon, 1 paslon independen dan 2 paslon dukungan partai.

Di Pilkada Kota Tangerang, pasangan petahana Aref R Wismansyah-Sachrudin dipastikan melenggang tanpa lawan setelah mendapat dukungan dari seluruh parpol. Pasangan ini diusung oleh 10 Parpol yakni Demokrat, Golkar, Gerindra, PKB, PDIP, PKS, PAN, Nasdem, PPP dan Hanura.

Di Pilkada Kabupaten Tangerang juga sama. Calon petahana Ahmed Zaki Iskandar dipastikan akan melawan kotak kosong. Sebanyak 12 partai politik (Parpol) telah sepakat akan mendukung pasangan, Ahmed Zaki Iskandar (Bupati Tangerang petahana) yang disandingkan dengan Mad Romli (Ketua DPRD Kabupaten Tangerang), sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang untuk periode 2018-2023 mendatang.

Koalisi gemuk tersebut, terdiri dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, Demokrat, PAN, Gerindra, Nasdem, PKB, Hanura, PKS, PBB, PKPI.

Tak berbeda, Pilkada Kabupaten Lebak juga hanya akan diikuti calon tunggal. Pasangan petahana Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi kembali maju dan mendapat dukungan juga dari seluruh parpol di legislatif.

Terkait persiapan pendaftaran, pasangan calon Arief R. Wismansyah-Sachrudin dipastikan akan mendaftar pada hari ini, Rabu (10/1), dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang. “Konsep pendaftaran sudah disusun oleh teman – teman yang mendukung,” ujar Arief, Selasa (9/1).

Sebelum pendaftaran digelar deklarasi secara besar – besaran. Deklarasi dihelat di Lapangan Ahmad Yani, Tangerang.

“Habis Ashar kumpul dulu di rumah saya, doa bersama. Sudah itu berangkat ke Lapangan Ahmad Yani untuk deklarasi,” ucapnya.

Prosesi deklarasi selesai, calon petahana ini akan berduyun – duyun bersama rombongan menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang. Arief – Sachrudin nantinya didampingi oleh sejumlah partai pengusung.

“Kami daftar ke KPU sekitar pukul 16.00 untuk menyerahkan berkas – berkas adminitrasinya,” imbuhnya.

Sementara calon Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengaku sangat bersyukur atas dukungan dari seluruh parpol. Ia juga menyatakan kesiapan untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, bersama Calon Wakilnya, yakni Mad Romli.

“Alhamdulillah semua parpol sudah menyepakati pak Mad Romli sebagai pendamping saya dalam Pilbup 2018 ini," kata Zaki yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang, Senin, (8/1).

Menurut Zaki, pada Rabu (10/1) ini, akan ada deklarasi dukungan dilanjutkan dengan pendaftaran ke kantor KPU Kabupaten Tangerang.

Hal yang sama juga, pasangan calon petahana untuk Pilkada Lebak, Iti Octavia Jayabaya - Ade Sumardi juga dijadwalkan akan mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak melalui jalur partai, hari ini Rabu 10 Januari 2018.

"Insya Allah daftar ke KPU akan dilaksanakan pada akhir waktu, Rabu (10 Januari 2018)," ujar Iti dihadapan wartawan usai menghadiri penyerahan SK di DPC Gerindra, akhir pekan kemarin

Menurut Iti, sebelum berangkat ke KPU, seluruh deretan gerbong pendukung petahana untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lebak 2018-2023 akan melaksanakan istighosah bersama.

"Istighosah dulu, deklarasi baru ke KPU," katanya. linda

TANGERANG, HR - Aktifis Deden Syarifudin, Senin (8/1/2018), mengatakan, bahwa pada pilkada Kab Tangerang akan terjadi persaingan politik yang tidak sehat. Sebab, menurut pandangan politik Deden, posisi petahana yakni Ahmed Zaki Iskandar masih terlalu kuat bagi lawan-lawannya.

"Di Pilkada yang akan dilakukan secara serempak pada 27 Juni 2018 di Kabupaten Tangerang, seakan-akan parpol berlomba-lomba mendekati petahana atau inkumben demi cari muka (carmuk) dan datangnya seperti nyamuk, seakan-akan ingin menghisap darah segar petahana. Karena saat sekarang ini banyak yang di tunggu-tunggu menjadi ajang kesempatan, sehingga kredibilitas parpol seakan-akan sangat rendah. Parpol adalah lembaga kader kepemimpinan, bukan lembaga outsourching. Parahnya lagi, kebanyakan dari para pengurus parpol benar-benar tidak mengerti hakikat dari organisasi parpol dan kepemimpinannya," ujar Deden.

Deden menambahkan bahwa parpol sebagai wadah atau tempaan untuk mencetak kader-kader kepemimpinan sepertinya menjadi mandul karena tanpa konsep yang jelas. Tidak bisa menghadirkan khalifah-khalifah tangguh di pentas demokrasi pilkada yang akan dilakukan serempak pada 27 Juni 2018 di Tangerang Banten.

"Ukuran kepemimpinan yang dilahirkan melalui proses demokrasi "membaca pilkada", pendekatannya tidak lebih karena hanya financial semata yang menjadi pertanya dalam pilkada 2015, pertanyaan yang digelontorkan adalah calon punya uang, jika ingin dan bisa menjadi kepala daerah. Yang tidak punya uang hanya makan darah saja dalam hal ini," ujarnya.

"Pilkada yang ada adalah uang dan uang saja. Yang penting punya uang dan tidak peduli dengan syarat-syaratnya, dan kewajibannya. Yang penting jadi kepala daerah/pemimpin harus banyak uang. Padahal, untuk melahirkan kepemimpinan dalam pesta demokrasi bukanlah sekadar kepemilikan jabatan semata. Bukan pula hanya sekedar merebut bangku kosong yang perlu diisi seenaknya, menerima siapapun untuk mendudukinya. Kepemimpinan memiliki tanggung jawab dunia akhirat, lahir dan bathin harus dipertanggungjawabkan. Dalam syariat Islam yang tertuang dalam ayat-ayat Alquran dan Hadits, telah Allah dan Rasulullah jelaskan, yaitu untuk menyempurnakan jalan kehidupan umat manusia. Dan bukan hanya untuk umat Islam semata, melainkan untuk seluruh peradaban manusia yang muncul di atas muka bumi ini yang Allah sediakan untuk umatnya/makhluknya," ujarnya lagi.

Lembaga parpol seharusnya mengerti tentang pemimpin dan kepemimpinan yang baik dan dapat bertanggung jawab pada saat menjadi pemimpin dalam pilkada 2018 ini. Jadi menurut lembaga parpol dan anggota parpol di kabupaten Tangerang Banten jangan hanya seolah-olah sebagai organ pengelola ousourching politik semata.

"Semua porpol di kabupaten Itu adalah mandul dan tidak bekerja dengan kreabilitasnya, apa namanya kalau seperti ini, parpol di Kabupaten mandul semua karena uang untuk menuju kursi bupati Tangerang dalam hal ini. Yang ada sekarang adalah calon Bupati Tangerang bukan lagi gemilang namun menggunakan uang," ujarnya. linda

TANGERANG, HR - Dalam rangka menyambut pergantian tahun 2017 dan menyambut datangnya tahun 2018, segenap Pemuda-pemudi Kp Candu Rt 05/01 Desa Serdang Wetan Kec Legok Kab Tangerang, Banten, serempak mengelar acara Pentas Musik Band dan Dangdut, Minggu (31/12), di lingkungan Rt 05/01. Acara itupun berjalan lancar dan sukses.

Kegiatan yang terselenggara ini merupakan wujud adanya persatuan dan kesatuan serta gotong-royong warga RT 05 yang baru-baru ini telah terpilih Ketua RT 05, Rojikin, dan menyusul pengurusan baru Ikatan Pemuda RT 05. Tujuannya untuk mewujudkan generasi pemuda Kp Candu Rt 05/01 (PPC 05) yang mandiri, nasionalis, tangguh, kreatif, terampil, berahklak, berkualitas dan mempererat tali persaudaraan antar pemuda, untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan-Kegiatan yang bermanfaat di masyarakat, serta guna meningkatkan peran Organisasi Kepemudaan berdasarkan UUD dan Pancasila, dan bersama-sama bergotong-royong dalam membangun lingkungan Rt 05/01 untuk jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.

Ketua RT terpilih, Rojikin dan Ketua Pemuda 05 Leonard Andrian Kullit yang akrab di sapa Leo, akan berpadu dalam membangun lingkungan dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman sehat dan selalu kondusif dalam berbagai hal kegiatan.

Hadir di kegiatan tersebut diantaranya, para pemuka tokoh masyarakat, Kepala Desa Serdang Wetan yang diwakilkan Ketua RW 05 Sahroni, Ketua RT 05 Rojikin, tokoh pemuda Ipin Rapiudin, Ketua Karang Taruna Desa Serdang Wetan Kelly, Wakil Ketua RW 01 Wawan Lenge, Ketua RT 04 Jumanta dan seluruh pemuda-pemudi beserta warga masyarakat lingkungan RT 05/01. Kesemuanya hadir menyaksikan gebyar pentas musik dan tari kreasi anak-anak di malam pergantian tahun 2018.

Ketua Penyelenggara, Sultoni, dalam sambutannya tak henti-hentinya mengucapkan rasa puji syukur dan ungkapan rasa terima kasih kepada seluruh pemuda dan warga yang telah bersatu dalam membangun kekompakan hingga terwujudnya acara pentas musik menyambut malam pergantian tahun 2018.

"Dengan sebuah harapan di tahun 2018 lingkungan RT 05/01 bersatu padu dalam membangun gotong-royong untuk majunya lingkungan RT 05 jauh lebih baik lagi dari sebelumnya," ujarnya haru.

Di tempat terpisah, Ketua Pemuda 05, Leo, saat ditemui HR, mengatakan, "Saya sangat berterima kasih sekali kepada semua rekan-rekan PPC 05 yang sudah kompak dan bersatu dan terima kasih kepada masyarakat RT 05/01 yang telah memberi dukungan."

“PPC 05 akan mewujudkan semua vissi misi kepemudaan, agar semakin kompak dan terus berkarya, setiap kegiatan pemuda awal berkarya, yang artinya untuk karya itu tidak ada akhirnya. Jadi selama PPC 05 masih berdiri, kita akan terus membangun dan berkarya untuk majunya PPC 05," ujarnya. angga mc

TANGERANG, HR - Sejumlah pejabat di Timor Leste belajar soal keuangan negara dari Indonesia. Yang membanggakannya, adalah H Iskandar Mirsyad, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang yang menjadi salah satu narasumber yang diutus oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Menurut keterangan Iskandar Mirsyad kepada Harapan Rakyat, Selasa (19/12), acara yang dilaksanakan tanggal 5-8 Desember 2017 lalu di Kota Dili tersebut digagas oleh Ministro Da Administracao Estatal atau Kementerian Administasi Negara Timor Leste untuk belajar tentang tata kelola keuangan dari negara-negara tetangga.

“Iya, para pejabat Timor Leste tersebut ingin belajar tentang tata kelola keuangan dan administrasi dari negara tetangganya seperti Australia dan Indonesia. Dan saya ditunjuk oleh LAN untuk menjadi narasumber dalam acara tersebut,” ujar Iskandar Mirsyad yang juga balon Bupati Tangerang Periode 2018-20123.

Dikatakan juga, Kementerian Administrasi Negara Timor Leste sengaja mengundang narasumber dari berbagai negara dalam rangka mencari sistem yang cocok untuk diterapkan dalam pemerintahan Timor Leste.

"Dan saya terus terang merasa bangga ditunjuk oleh LAN untuk menjadi narasumber. Alhamdulillah, para peserta merasa senang dengan materi dan cara saya menerangkan tentang tata kelola keuangan diantaranya yang pernah saya terapkan sewaktu saya menjadi Sekda di Kabupaten Tangerang. Mereka akan meminta Kementerian Administrasi Negara untuk kembali menggundang saya untuk materi lanjutan. Hal ini diungkapkan oleh para pejabat yang menjadi peserta saat melakukan studi banding ke Pemerintah Tangerang dan Kabupaten Bekasi,” paparnya.

Saat ditanya kenapa LAN menunjuk H Iskandar Mirsyad sebagai narasumber ke Timor Leste, dengan rendah hati Iskandar mengatakan, mungkin LAN punya pertimbangan dan catatan khusus tentang dirinya, atau keberhasilannya membantu Bupati A Zaki Iskandar saat menjadi Sekda di Kabupaten Tangerang yang berhasil meraih WTP sebanyak 7 kali berturut-turut. linda

TANGERANG, HR - Rabu (3/1/2018), warga Kabupaten Tangerang kembali mempergunjingkan dua calon kuat untuk maju dalam Pilkada, yakni H Iskandar Mirsad selaku mantan Sekda Kab Tangerang, yang juga sebagai penggerak roda perekonomian di wilayah tersebut, serta incumbent Bupati Ahmed Zaki Iskandar.

Kedua tokoh penting Kabupaten Tangerang itu adalah tokoh kuat untuk bertarung dalam pilkada dan tokoh idaman dari warga Kabupaten yang tersebat di 29 Kecamatan.

Kedua tokoh ini diminta oleh rakyat, jika terpilih nanti agar dapat mengedepankan semua peraturan yang ada, khususnya Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang demi kepentingan masyarakat dan kemajuan wilayahnya, bukan untuk kepentingan korporat.

Aktivis Tangerang Utara, Tangerang Barat dan Tangerang Selatan, mengungkapkan pada HR, sebagai masyarakat Kabupaten Tangerang yang menginginkan perubahan secara religius dan amanah, melihat bahwa dua sosok yang mencuat untuk maju dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Tangerang 2018 mendatang mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam hal kinerja serta pelayanan publik.

“Siapapun yang menjadi Bupati mendatang kami terima dan dukung, asalkan semua kebijakan mereka berdasarkan kebutuhan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya masyarakat Kabupaten Tangerang,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, kepemimpinan good governance pun sebagai kebutuhan mutlak yang harus diterapkan kepada kedua sosok yang akan maju dalam Pilkada 2018.

“Untuk yang terpilih sebagai Bupati agar lebih mengoptimalkan pelayanan publik demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan serta dapat dipertanggungjawabkan, agar mewujudkan good governance di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang lebih cerdas dan religius, hingga menciptakan Kabupaten Tangerang perubahan untuk masa depan yang Gemilang dan Amanah,” paparnya.

Tambahnya, mencuatnya H Iskandar Mirsad dalam mendeklarasikan dirinya untuk maju melawan petahana Ahmed Zaki Iskandar, menurutnya adalah suatu pilihan alternatif, karena dalam ajang Pilkada harus ada pilihan untuk masyarakat dalam memilih pemimpinnya.

“Dengan dua pilihan yang ada sekarang membuktikan dinamika politik di Kabupaten Tangerang berjalan, dan masyarakatpun bisa menentukan pilihan menurut suara hatinya dan mata melihat pada masing-masing calon dan bisa secara objektif dalam perspektif pelayanan Publik,” ungkapnya.

Walau saat ini petahana Ahmed Zaki Iskandar dalam posisi diatas angin elektabilitasnya terhadap partai-partai politik, namun tidak menutup kemungkinan H Iskandar Mirsad bisa memberikan perlawanan kuat terhadap petahana untuk menjadi Bupati Kabupaten Tangerang yang cerdas dan religius.

“Sekarang yang terpenting ialah elektabilitas terhadap masyarakat yang harus mereka berdua cari untuk maju menjadi Bupati Tangerang 2018 -2023,” ujarnya. linda

BANTEN, HR - Gubernur Banten Wahidin Halim mulai 2018 akan menggratiskan biaya sekolah SMK/SMA Negeri di Provinsi Banten dan melarang komite sekolah memungut iuran kepada siswa seperti sekarang ini.

"Tahun depan kita mulai. Pokoknya komite dilarang mungut duit. Kita dukung fasilitasnya, kita bangun sekolahnya, kita rehab," kata Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Selasa.

Ia mengatakan, dengan tidak adanya pungutan iuran dari siswa oleh sekolah, maka pembiayaan yang dikeluarkan untuk operasional sekolah bisa melalui Bosda yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Banten.

Ia mengatakan, sekolah SMA/SMK gratis tersebut memang harus dijalankan oleh provinsi dalam upaya membantu pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Dengan demikian, mulai tahun depan nantinya tidak ada lagi sekolah- sekolah yang memungut biaya kepada siswa.

"Kalau nanti ternyata masih ada, kita pecat kepala sekolahnya. Karena itu masuk pungli alias pungutan liar," katanya.

Untuk efektif pelaksanaan kebijakan tersebut, pihaknya akan segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang baru untuk menggantikan Pergub yang lama yang dikeluarkan pada saat itu oleh Penjabat Gubernur Banten.

"Gak ada skema-skema, yang penting sekolahnya gratis, dilarang ada pungutan, kasihan rakyat. Udah gitu aja," kata Wahidin Halim.

Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Banten, Budi Prajogo, mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan secara teknis mengenai mekanisme dan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menggratiskan biaya pendidikan SMA/SMK tersebut bersama Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Sedangkan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah SMA/SMK dengan anggaran bersumber dari APBD Banten diperkirakan lebih dari Rp 2 triliun.

"Biayanya diperkirakan lebih dari Rp 2 triliun diluar BOS yang dari pusat. Untuk lebih jelasnya kami baru akan membahas besok dengan Dinas Pendidikan," kata Budi Prayogo.

Sementara anggota Fraksi Golkar DPRD Banten, Harun Alrasyid Zein mendukung langkah yang diambil Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menggratiskan seluruh biaya pendidikan SMA/SMK di Banten. Namun demikian, ia berharap pembiayaan jika dalam bentuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) agar bisa diberikan langsung kepada siswa, tidak melalui sekolah.

"Saya kira jika dalam bentuk Bosda nantinya, sebaiknya diberikan langsung kepada siswa saja biar lebih efektif dan tepat sasaran," kata Harusn Alrasyid Zein didampingi anggota Fraksi PDIP DPRD Banten, Jenny Vina Ruthmauli. adv/rimpun

BANTEN, HR - Gubernur Banten Wahidin Halim meminta dukungan semua pihak termasuk Komisi X DPR RI terkait rencana Pemprov Banten yang akan melanjutkan pembangunan pusat olahraga (Sport Center) Provinsi Banten yang sudah bertahun-tahun terhenti.

"Kedepan kami sedang merencanakan pembangunan sport center di atas area sekitar 60 hektare. Tempat ini akan menjadi pusat pembinaan olahraga di Banten. Kami juga sedang membangun Waduk Karian seluas 360 hektare, ke depan akan dijadikan sarana olahraga dayung," kata Wahidin Halim di hadapan rombongan Komisi X DPR RI saat melakukan kunjungan kerja kerja di Pendopo Gubernur Banten di Serang, Senin.

Di hadapan Komisi X DPR RI, Wahidin menyampaikan keinginannya bahwa Pemprov Banten harus memiliki pusat olahraga yang terpadu dan lengkap seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Keberadaan pusat olahraga tersebut, kata Gubernur, sebagai sarana untuk melatih para atlet Banten sehingga bisa meningkatkan prestasi di berbagai cabang olahraga.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan beberapa potensi yang belum dikembangkan secara optimal di antaranya potensi luas pantai, pariwisata, pendidikan yang belum merata, dan revitalisasi Banten Lama. Maka itu dirinya mengajak Komisi X DPR untuk memperhatikan Provinsi Banten.

Dalam kesempatan itu, Wahidin juga menyampaikan potensi kepariwisataan, termasuk pengembangan ekonomi kreatif, pendidikan dan kebudayaan, olahraga dan kepemudaan.

Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten. Sebelum ke Pendopo Gubernur, Komisi X mengunjungi Pemkot Cilegon dan diterima oleh Plt Walikota Cilegon Edi Ariyadi.

Ketua Tim Rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, ada beberapa pembahasan yang dilakukan pihaknya dengan Pemprov Banten yakni masalah Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pramuka dan Ekonomi Kreatif.

"Kunker ini juga untuk membuka ruang diskusi publik mengenai berbagai kendala pembangunan di daerah. Semua aspirasi dan masukan tersebut akan menjadi bahan dalam rapat kerja dengan para pemangku kepentingan di pusat," katanya. adv/rimpun

BANTEN, HR - Gubernur Banten Wahidin Halim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mendampingi pemerintah daerah (pemda) di Banten dalam pencegahan korupsi.

"Saya sudah komitmen untuk minta agar KPK terus hadir dalam rangka pembinaan dan pencegahan korupsi di Banten. Maka saya minta KPK dampingi terus biar kita aman," kata Gubernur Banten Wahidin Halim pada rapat koordinasi pimpinan Daerah bersama KPK terkait Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Banten yang digelar di Aula Gedung DPRD Kota Cilegon di Cilegon, Rabu.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Sekda Banten Ranta Suharta, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para Kepala SKPD.

Wahidin Halim menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK dan tim Satgas Korsupgah yang tidak henti-hentinya memberikan support dan pendampingan kepada pemerintah daerah di Banten, dalam rangka mendukung terwujdunya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Wahidin, pada tanggal 12 April 2016 lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Ketua DPRD Provinsi Banten, yang disaksikan Kepolisian Daerah Banten dan Kejaksaan Provinsi Banten, telah sepakat menandatangani komitmen bersama untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Banten, yang mengakomodir kepentingan publik, dan bebas intervensi.

"Saya mengajak seluruh pimpinan daerah di Banten untuk bersama-sama konsisten apa yang telah menjadi komitmen dan apa yang telah kita tandatangani bersama," katanya.

Terkait dana desa yang saat ini sedang berjalan, Wahidin Halim meminta kepada seluruh Bupati se-Provinsi Banten untuk melakukan langkah-langkah mengawasi aliran dana desa tersebut, agar tepat sasaran dan tepat pelaporan.

"Mudahan-mudahan kejadian OTT kemarin yang terakhir. Jangan sampai kepala daerah ada yang berurusan lagi dengan KPK, apalagi Gubernurnya. Soalnya kalau sudah menyebut KPK, bikin tidak bisa tidur," kata Wahidin.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan bahwa selain melakukan penindakan korupsi, pihaknya juga gencar melakukan pencegahan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Banten khususnya.

"Tadi saya jelaskan kepada semuanya, bahwa pemberantasan korupsi itu tidak boleh sepotong-potong. Kami (KPK) hadir di sini sudah beberapa tahun lalu. Hari ini kami datang lagi untuk melakukan evaluasi, kemudian bikin rencana aksi lagi. Ada mungkin memang beberapa hambatan, apakah itu baik dari perundang-undangan, lembaganya atau pun dari tata kelolanya makanya KPK datang untuk membantu," katanya.

Menurutnya, tindak korupsi sebetulnya bisa dicegah dengan berbagai upaya, salah satunya yakni menciptakan upaya pencegahan, sistem dan komitmen pemerintahan itu sendiri. Pencegahan itu, kata Saut dilakukan agar para kepala daerah, pejabat dan ASN tidak tersangkut korupsi.

"KPK sangat memperhatikan Banten karena dunia luar juga melihat, makanya kita datang membantu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian dikaitkan dengan pemerintah daerah bagaimana kalau kita punya rencana supaya masyarakatnya bisa lebih sejahtera, cepat bersaing. Jadi kita datang memberi bantuan untuk itu," kat Saut. adv/rimpun