Warga Desa Ipuh Merasakan Dampak Program DD Presiden Joko Widodo

MUARA TEWEH, HR – Desa Ipuh merupakan salah satu desa di Kecamatan Lahei, Kab Barito Utara, yang saat ini sedang giat berpacu membangun infrastruktur desa agar lebih maju dan menjadi sama dengan desa lainnya.

Wajah ceria jelas terlihat di wajah warga desa ketika memasuki Desa Ipuh. Warga desa yang hampir 100% menganut kepercayaan Hindu Kaharingan yang memang kepercayaan leluhur dari warga Desa Ipuh khususnya, dan umumnya Kab Barito Utara, sebelum masuknya Muslim dan Kristen di daerah ini.

Kepala Desa Ipuh, Askameng, ketika ditemui di kantornya, menjelaskan, bahwa sangat terbantu dengan adanya program Dana Desa (DD) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan juga pemerintah daerah. Dengan adanya program itu, pemerintah desa bersama warga saling bekerja sama melakukan pembangunan di wilayahnya, agar daerah tersebut juga maju dan layak, seperi halnya desa-desa lainnya.

“Terutama akses jalan keluar dan masuk desa kami, sehingga nantinya kami juga lebih mudah dan murah biaya untuk menjual hasil ladang dan kebun kami ke kota serta lebih cepat, karena hampir semua jalan desa sudah bagus dan mulus untuk dilalui,” ujar Askameng.

Kepala Desa Ipuh itu menjelaskan bahwa warga desa sangat mendukung pembangunan desa yang sedang berlangsung, karena warga dari awal perencanaan dan bahkan pelaksanaan pekerjaan selalu dilibatkan, dan semua pekerjaan yang berjalan senantiasa dalam pengawasan warga dan pemerintah desa pun senantiasa siap menampung aspirasi warganya, dengan tujuan untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi warga desanya.

“Disamping prioritas pembangunan akses jalan desa, juga membangun balai pertemuan untuk warga, serta kegiatan penyuluhan ataupun pencerahan untuk peningkatan pengetahuan warganya,” ujarnya lagi.

Dibalik kegembiraan itu, pemerintah desa pun mempunyai keluhan, yakni perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan operasional di wilayah desanya, tidak ada satu pun yang memenuhi kewajiban CSR-nya. Karena itu, Pemerintah Desa berharap Pemkab dan Pemprov untuk turun tangan menagih kewajiban CSR perusahaan – perusahaan itu. mps