Bupati Natuna Tegaskan Tidak akan Merumahkan PTT

NATUNA, HR - Defisit yang terjadi pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Natuna tahun 2015 berimbas pada krisisnya keuangan daerah. Ini terjadi karena Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima Pemkab Natuna mengalami pengurangan dari pusat, mengingat harga minyak dunia saat ini sedang merosot.

Kondisi ini menyebabkan sejumlah kegiatan terpaksa ditunda pengerjaannya. Juga diperparah dengan masuknya Natuna sebagai daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah di tahun 2015, berakibat APBD Natuna semakin terbebani dikarenakan harus memberikan hibah anggaran untuk KPU untuk melaksanakan tugasnya.

Permasalahan ini juga menimbulkan isu tidak sedap tentang Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Natuna yang akan dirumahkan, bahkan, tunjangan kesejahteraan bagi pegawai akan dipotong.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Natuna H.Ilyas Sabli dengan tegas membantah bahwa pemerintah akan merumahkan PTT dan memotong kesejahteraan pegawai.

“Tentu isu ini membuat keresahan publik, sementara yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan semacam itu, ya bupati. Namun, hingga saat ini meskipun ada estimate yang tidak tercapai, saya tegaskan tidak ada kami mempunyai niat untuk merumahkan PTT dan memotong kesra,”kata Ilyas.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, pemerintah Natuna masih memiliki banyak solusi untuk mengatasi defisit anggaran tersebut, salah satunya yakni melakukan pending kegiatan fisik. Sementara kegiatan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan orang banyak dan pendidikan, pemerintah Natuna tidak akan melakukan pengurangan.

“Kita kan masih banyak solusi, kita pending kegiatan fisik untuk mengutamakan kehidupan orang banyak, karena pembangunan kan tidak hanya yang nampak dimata. Anggaran di dinas pendidikan juga tidak terlalu banyak di otak-atik, karena pendidikan menjadi prioritas,”tutur Ilyas. ■ fian