TANGERANG, HR - Ketua PERAK, Moh Jembar, Rabu (17/1/2018), menjelaskan, bahwa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara merupakan bagian terpenting dalam proses syarat pencalonan Ahmed Zaki Iskandar sebagai cabup Tangerang, untuk dilapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilihat dari aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK, Selasa (16/1/2018), tercatat Zaki Iskandar melaporkan harta kekayaannya sebanyak dua kali.

Pada 2010, Zaki melaporkan kekayaan sebagai anggota DPR periode 2009-2014 dan pada 10 September 2012 menjelang pemilihan Bupati Tangerang.

Dalam laporan pertama pada 2010, Zaki melaporkan data harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai total Rp3.604.235.000. Harta bergerak yang Zaki miliki, diantaranya mobil nilainya sampai Rp 1.030.000.000.

Selain itu, ia memiliki harta bergerak berupa peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya yang nilainya memcapai Rp 25.000.000.000. Logam mulia dan batu mulia yang dimiliki politikus Golkar ini mencapai Rp1.201.921.100.

Ia juga memiliki giro dan setara kas lainnya sampai Rp 853.249.261. Utang berupa pinjaman uang, barang, dan kartu kredit mencapai Rp 482.637.315. Total, Zaki memiliki kekayaan di laporan pertama LHKPN di tahun 2010 sebesar Rp31.211.769.046.

Kemudian laporan kedua saat ingin mencalonkan diri sebagai Bupati, harta kekayaan Zaki berkurang menjadi Rp28.766.596.629.

Penyusutan kekayaan ini terjadi pada harta bergerak milik Zaki pada usaha lainnya berupa usaha produksi beton readymix. Dari Rp 25.000.000.000 menyusut menjadi Rp 18.339545.523.

Ketua Umum Persatuan Rakyat (PERAK), Moh Jembar, menyikapi dingin atas laporan harta kekayaan pejabat negara di Indonesia khususnya Kabupaten Tangerang.

Jembar menilai, laporan tersebut aneh, bila harta kekayaan Zaki menyusut dalam 5 tahun berjalan sebagai pejabat.

"Menurut saya itu aneh, sebab tidak ada pejabat yang bangkrut dalam menjalankan roda kehidupannya. Kalau pejabat menyusut harta kekayaannya ini menjadikan pertanyaan," ungkap Jembar, Rabu (17/1).

Dikatakannya, kalau mau jujur banyak pejabat di Indonesia tidak jujur dalam proses pelaporannya (LHKPN) ke KPK. Sebab menurut dia, pejabat akan selalu abadi mendapatkan nilai tambah harta kekayaannya, baik harta bergerak maupun tidak bergerak.

"Kalau memang ada kebohongan atas laporan harta kekayaan pejabat negara, maka patut dilaporkan. Dan bila ada yang ditutupi atas pelaporan tersebut, maka itu berarti kebohongan. Karena pejabat pasti hartanya selalu bertambah, bukan berkurang," bebernya.

Jembar juga menilai, bila dicermati, pelaporan para pejabat banyak yang tidak sesuai atas pelaporan harta kekayaannnya. Bukan hanya Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saja, tapi hampir sebagian besar pejabat di Indonesia bohong pelaporannya.

Ia mencontohkan, adanya indikasi menutupi investasi yang sering luput dalam laporan harta pejabat.

"Investasi baik kerjasama usaha, maupun investasi tanah dan barang-barang lainnya. Ini yang rentan ditutupi para pejabat negara, sehingga mereka melakukan kebohongan harta yang dilaporkannya ke KPK," ungkapnya. linda

TANGERANG, HR - Rabu (17/1), aktifis Laskar Bumbung Kosong, Deden Sarifudin, mengatakan kepada HR, bahwa munculnya calon tunggal pada pilkada tahun 2018 merupakan wujud kegagalan partai politik dalam menyiapkan seleksi politik untuk menjadikan kadernya sebagai pemimpin. Disamping seleksi politik, juga kegagalan parpol menjaga alamiah (political nature) bahwa parpol harus siap berkompetisi dan optimis menang pada semua jenis pemilu.

Keberadaan calon tunggal itu menunjukan dominasi dan monopoli politik oleh aktor politik tertentu yang tidak sehat. Kekuatan parpol di buat tergantung pada pihak-pihak elite tertentu saja. Oleh karena itu, rencana regulasi KPU untuk membatasi borong dukungan terhadap parpol patut harus dikedepankan.

Jika rakyat jenuh dengan permainan elite politik seperti itu, calon tunggal bisa menghasilkan apatisme politik pemilih yang berujung pada golput yang tinggi. Calon tunggal yang di usung banyak parpol bakal menimbulkan perlawanan oleh rakyat, dengan memilih kotak kosong sebagai wujud kekecewaan politik.

Keberadaan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah boleh di bilang menjadi topik terhangat pada pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Yang harus disorot sesungguhnya adalah kinerja partai politik yang tidak maksimal, sehingga hanya ada satu pasang calon yang mendaftar, sehingga secara nyata terlihat adanya kegagalan partai politik dalam membina kader menjadi pilihan menarik di mata masyarakat.

Hal ini disebabkan karena tidak adanya integritas para politisi dan tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap partai politik terhadap rakyat. Ini bisa dimaknai sebagai kesengajaan dan strategi licik para politisi ketika menghadapi rival yang terlampau kuat.

Layak diberlakukan pemberian sanksi kepada partai politik yang tidak mencalonkan kadernya ketika pilkada. Sebagai alternatif solusi, sanksi yang efektif adalah pemotongan anggaran. Selain itu perlu dipertimbangkan persyaratan calon independen dipermudah, untuk mengakomodasi kejenuhan masyarakat terhadap calon-calon yang diajukan oleh partai-partai politik yang umumnya tidak pro rakyat. linda

MUARA ENIM, HR - Costa Serumena (35), merupakan salah satu yang berkarir sebagai atlet tinju amatir Kelas Terbang 52 kg, Bantam 54 kg, Bulu 57 kg, dan sering mengharumkan nama Kabupaten Muara Enim, bahkan Provinsi Sumatera Selatan. Telah banyak medali bahkan piala yang dipersembahkannya untuk daerah yang diwakilinya, baik itu berupa medali emas, perak serta perunggu.

Costa menuturkan kepada media bahwa pada 2004 dirinya menjadi atlet tinju Kabupaten Muara Enim. Pada saat itu, Muara Enim dipimpin Bupati H Kalamudin Djinab SH (alm).

“Saya diminta untuk menjadi atlet tinju Kabupaten Muara Enim mulai 2004. Saya sering mengikuti event-event dan hampir selalu mempersembahkan sejumlah medali, baik tingkat turnamen Porprov tahun 2005 saya berhasil mendapat medali perak dan Porprov 2010 berhasil mendapatkan medali emas. Pada tahun 2014 mengikuti kejuaraan tinju amatir "Pusri Cup" yang diikuti atlet tinju se Sumbagsel, saya mendapatkan emas,” tutur Costa kepada HR.

Sungguh ironis yang dialami oleh Costa, seorang atlet tinju yang sudah mengharumkan nama Muara Enim begitu saja diabaikan dan tidak mendapatkan perhatian Pemda. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia menjadi seorang tukang ojeg dengan penghasilan yang tidak menentu.

“Kalau Pemda ataupun para pejabat mau memperhatikan nasib saya, tentu masih ada jalan, saya mau jadi tenaga keamanan ataupun security,” harapnya.

Costa memiliki segudang prestasi dan membanggakan untuk Kabupaten Muara Enim, tetapi sekarang ini tidak lagi mendapatkan perhatian dari Pemkab Muara Enim. Kini kehidupannya tidak menentu, apakah pejabat Pemkab bermental habis manis sepah dibuang dan tidak menghargai jasa orang yang pernah mengharumkan Muara Enim ?

Lebih jauh, Costa berharap kejadian yang menimpa dirinya ini tidak terjadi kepada atlet-atlet lainnya yang telah dengan susah bahkan berjuang dengan keringat dan darah demi membawa nama Kabupaten Muara Enim. ja

GOWA, HR - Kasi Humas Pallangga Aiptu Muh Syafri menerima tamu dari Tim Penyuluh Agama Kec Pallangga Kab Gowa, Selasa (16/01/2018), sekitar pukul 10.45 Wita.

Tim Penyuluh Agama dipimpin Drs Ardan Ilyas, S.Pd.i, M.Pd.i bersama 5 orang rekannya, akan melaksanakan audensi dengan Kapolsek Pallangga sehubungan program kerja KUA tahun 2018. Sayangnya, Kapolsek ada kegiatan lain sehingga diwakili oleh Kasi Humas Aiptu Muh Syafri.

Dalam kunjungan tim tersebut, sebagai penyampaian awal, ingin mengajak pihak dari kepolisian khususnya Polsek Pallangga untuk bersinergi bersama turun ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat SMP dan SMA guna memberikan penyuluhan sesuai bidang fungsinya masing-masing, diantaranya karena banyaknya anak sekolah yang menikah dan dinikahkan belum batas umur dalam artian pernikahan dini.

Adapun maksud dan tujuan dari tim penyuluh agama bekerja sama dalam hal ini agar masyarakat khususnya anak sekolah bisa memahami dan mengerti dampak buruknya pernikahan dini, sesuai aturan yang diterapkan dalam UU Konfilasi

Islam, dan pihak kepolisian dapat memberikan pemahaman kepada anak sekolah tentang aturan undang-undangnya dalam hal pernikahan/nikah di bawah umur dan penjelasan lainnya. Dan rencana program ini akan dilaksanakan pada awal Februari 2018.

Dalam kunjungan tersebut, Kasi Humas mewakili Kapolsek sangat mendukung langkah kerja yang diprogramkan oleh pihak KUA Kec Pallangga dan sebaliknya tim penyuluh sangat mengharapkan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat ridho dari Allah, Tuhan YME. kartia

TAKALAR, HR - Bupati Takalar H Syamsari, S.Pt.MM terima kunjungan Korean Association of Pothonic Industry Development (KAPID) Marketing Area Indonesia beserta beberapa pengusaha yang tergabung dalam KAPID ke Sulael, di ruang rapat pimpinan Lantai III kantor Bupati Takalar, Selasa (16 /1/ 2018). Bupati Takalar memperkenalkan para pejabat yang hadir dalam menyambut kunjungan KAPID.

Ia menjelaskan secara singkat letak geografis Kab. Takalar, yang berbatasan dengan Kota Makassar yang merupakan salah satu kabupaten yang panjang pantainya terpanjang di wilayah Makassar Maros Sungguminasa Takalar (Mamminasata).

"Pemda saat ini fokus pada sektor pertanian dan perikanan dan akan berbasis pertanian dan perikanan tentunya atas kerjasama seluruh stakeholder. Pemda Takalar akan membuat suatu kawasan pertanian abadi karena suatu saat akan kekurangan area pertanian," ucap Bupati Takalar.

Bupati berharap agar kunjungan Kapid ini akan dapat menjalin kerjasama baik di sektor perikanan, pertanian maupun di sektor pembangunan.

Mr Hwang Hwang Kyu selaku pimpinan rombongan Kapid menjelaskan tujuan kedatangannya yakni ingin mendapatkan informasi mengenai potensi dan pengembangan Takalar di sektor energi, kesehatan, pertanian, perikanan dan energi terbarukan (solar cell). Mereka berharap kunjungan ini dapat menjadi sarana membangun kerja sama antara Korea dalam hal ini Kapid dengan Pemkab Takalar.

Pada kesempatan ini Kapid mempromosikan beberapa produk sample lampu - lampu jalan dan lampu kapal laut di sektor swasta yang sekiranya bisa menguntungkan masyarakat dan pengusaha.

Turut hadir dalam penerimaan kunjungan Kapid yaitu Sekda Takalar, salah satu anggota DPRD Sulawesi Tenggara, Ir. Hamzah Barlian selaku tim penasehat tenaga ahli pertanian, Kadis Perdagangan, Staf Khusus Bupati Takalar, Kadis Perikanan serta para Kabag Setda Kab Takalar.

"Mereka ini menawarkan technologi - technologi terbaru, dan kedua dengan peraturan pemerintah yang ada mereka sebenarnya bisa saja juga menawarkan kerjasama yang memudahkan untuk pembelian yang lebih relatif murah," tutur Syamsari, Bupati Takalar. kartia

TAKALAR, HR - Sebanyak 10 pegawai menerima Surat Keputusan (SK) Bupati Takalar tentang pengangkatan pejabat pelaksana tugas Kades, yang diserahkan langsung oleh Bupati Takalar H Syamsari, S.Pt.MM, di Ruang Rapat Pimpinan Lantai III Kantor Bupati Takalar, Selasa (16/01/2018).

Pegawai yang menerima SK Bupati Takalar masing-masing yakni Rahabuddin,S.Sos.,MM menjabat di Desa Su'rulangi, Abdul Azis di Desa Tompotana, Muh. Ilham,SE di Desa Tonasa, Heri,S.Sos di Desa Kadatong, Suhardi,SE di Desa Kale Bentang, Sarifuddin di Desa Galesong Baru, Muh Arsad di Desa Mappakalompo, H Maya Taufiq, S.STP di Desa Campagaya, Andi Nuraeni, SE.M.Si di Desa Parambambe dan Haeruddin menjabat di Desa Sampulungan.

"Bagi para pejabat pelaksana tugas Kades yang telah memegang SK jabatan agar dapat memegang amanah dalam mengemban tugas, disiplin, bertanggung jawab dalam memimpin desa serta dapat menjadi pengayom masyarakat, sehingga terjalin kekompakan dan silaturrahmi yang baik antar pemimpin dan masyarakatnya," ujar Bupati, sembari mengingatkan agar tetap menjaga kebersihan untuk mewujudkan program 22 dan Gerakan Masyarakat Tangkasa Na Gammara yang telah dicanangkan Pemda Takalar.

"Sudah waktunya, jadi Kepala Desa yang lama sudah berakhir masa bhaktinya, jadi pemerintahan harus bertanggung jawab mengisi orang supaya pelayanan tidak terganggu. Supaya bisa menjalankan roda pemerintahan di desanya masing - masing," ujar Syamsari, Bupati Takalar. kartia

MAJALENGKA, HR - Program pemerintah melalui perbaikan sejumlah rumah tidak layak huni (Rutilahu) terus diprioritaskan dalam membantu masyarakat yang tidak mampu, sebagai wujud kepedulian sosial pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.

Bupati Majalengka DR H Sutrisno SE MSi menyerahkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni penduduk Kecamatan Jatiwangi sebanyak 20 unit, yang berasal dari program Baznas, bertempat di aula Kecamatan Jatiwangi secara simbolis, Rabu (17/01).

Bupati menyampaikan dalam menuntaskan program pemerintah menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Majalengka, agar pendataan untuk program Rutilahu benar-benar akurat, sehingga pemerintah bisa mendorong perbaikan sejumlah rumah penduduk yang tidak layak huni.

“Silahkan ajukan asal data akurat, tepat sasaran, pemerintah akan menjamin membantu warga yang tidak mampu. Selain program Rutilahu dari Basznas juga membantu sarana keagamaan, beasiswa dan juga bantuan buat lansia dan juga bantuan buat warga yang terkena musibah akibat rumahnya kebakaran. Untuk saat ini sebanyak 20 unit Rutilahu dan akan segera di program sebanyak 105 untuk Kecamatan Jatiwangi akan segera dituntaskan,” ucap Bupati.

Ketua Baznas Kabupaten Majalengka, Agus Yadi Ismail, menambahkan, program Baznas bantuan Rutilahu akan segera dituntaskan tahun 2018, agar tugas dan tanggung jawab Baznas benar-benar tuntas dan bersentuhan langsung dengan orang yang membutuhkannya.

“Kami membuka jalan bagi masyarakat, silahkan ajukan sesuai data yang ada dan akurat. Untuk Kecamatan Jatiwangi sebanyak 105 unit bantuan Rutilahu yang tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Jatiwangi akan segera dituntaskan, dan untuk saat ini baru sebanyak 20 unit Rutilahu,” ujar Agus. lintong situmorang