THR Lokasari Poros Pelacuran Ibukota

JAKARTA, HR – Taman Hiburan Rakyat (THR) Lokasari yang berada di kawasan Mangga Besar Jakarta Barat, kini menjadi poros lokalisasi terselubung pelacuran di wilayah DKI Jakarta. (baca: Istri Pejabat Resah, Ibukota Negara Akan Jadi Sorga PSK)

Di lokasi itu, keberadaan wanita malam atau biasa disebut PSK (Pekerja Seks Komersial), sudah menjadi pemandangan umum dan tiap malam bergerilya menjajakan diri kepada para tamu hidung belang yang datang.

Keberadaan THR Lokasari sebenarnya berfungsi sebagai sarana olahraga bagi warga Jakarta, khususnya yang berdomisili di Kecamatan Tamansari dan sekitarnya. Tetapi, seiring waktu, fungsinya bergeser dan berubah menjadi lokasi bisnis perdagangan ritel dan tempat huburan malam.

THR Lokasari telah berubah menjadi daerah gemerlap yang dikelilingi wanita-wanita seksi berbusana dengan pakaian seksi. THR Lokasari makin “booming” sebagai lokalisasi terselubung di DKI berkat keberadaan hotel-hotel, salon, diskotik, karaoke dan sauna dan pijat plus-plus di lokasi tersebut.

Hasil investigasi Harapan Rakyat menunjukan, wanita yang kerap berkunjung ke THR Lokasari biasanya menemani pria hidung belang dengan memasang bandrol antara Rp500 ribu sampai Rp1,5 juta. “Kalau short time Rp500, kalau mau lebih santai dan semalaman Rp1,5 juta, itu belum termasuk hotel,” ujar seorang wanita berusia 19 tahun mengaku bernama Lisa.

Wanita berkulit putih dengan tinggi 165 Cm ini mengaku sudah melakoni profesinya sejak tahun 2012 dan hal itu dilakoninya untuk membantu orang tua dan dua orang adiknya yang masih sekolah di bangku SD dan SMP.

Wanita yang mengaku tak selesai melanjutkan ke jenjang SMA, menceritakan, dirinya memilih kawasan THR Lokasari sebagai pangkalannya karena lokasi itu relatif lebih ramai dan bernilai jual lebih baik dibandingkan daerah lain di DKI.

“Selama dua tahun lebih disini belum pernah ada razia. Ya, lebih amanlah dibanding di pinggir jalan Hayam Wuruk, lebih enak di sini mas,” ucapnya.

Wanita kelahiran asli Jakarta itu mengaku setiap malam bisa melayani dua hingga 3 orang dalam semalam. “Kalau dapat tamu yang enak dan mainnya long time, ya 1 orang juga cukup mas,” ujarnya.

Bagi kalangan menengah ke atas, tarif sebesar itu tentulah tidak besar dan sangat terjangkau. Karenanya, bisnis terselubung prostitusi di tempat ini pun berkembang pesat.

Tumbuh menjamurnya kaum kupu-kupu malam, sebutan para wanita Penjaja Seks Komersial itu biasa disebut, ironisnya seperti “dihalalkan” oleh pejabat pengelola THR Lokasari yang dikomandani Raya Siahaan.

Sebagai pejabat DKI, nama Raya Siahaan sudah sangat dikenal dan cukup disegani di pengelola hiburan dunia malam. Ia dikenal bertangan dingin dalam mengelola THR Lokasari. Hal ini bisa dilihat dari reputasinya meski empat Gubernur DKI sudah bergonta-ganti, sejak Sutiyoso, Fauzi Bowo, Joko Widodo dan kini Ahok jadi Gubernur, Raya Siahaan tetap bercokol sebagai Kepala THR Lokasari.

Sumber Harapan Rakyat, menyebut Raya Siahaan dikenal dekat dengan mantan Gubernur DKI Sutiyoso. Tak heran, bila kemudian, lanjut sumber itu, ia tetap dipertahankan meski sebenarnya telah pensiun dari PNS DKI.

Kaji Ulang

Kabarnya, Pemprov DKI Jakarta berencana mengkaji ulang kerjasama pengelolaan THR Lokasari dengan swasta. Kerjasama selama ini dinilai merugikan Pemprov DKI, sebagaimana dilansir dari poskotanews.com.

Hal tersebut tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya sekitar Rp20 juta sebulan. Gubernur DKI Ahok bahkan sempat mengulas soal hal tersebut dan mengatakan harus ada negosiasi ulang terhadap perjanjian dengan swasta.

“Saat ini kami sedang mencari celah hukum untuk renegosiasi dengan pihak swasta. Kami akan ambil alih pengelolaan aset THR Lokasari,” ucapnya di Balaikota, Senin (6/4). Dalam mengelola THR Lokasari, DKI telah bekerja sama dengan pihak swasta sejak tahun 1985. Pihak swasta kemudian mendapat perpanjangan masa kerja sama pada tahun 2008 dengan jatuh tempo 20 tahun. Artinya, kerja sama baru dapat berakhir pada tahun 2028.

Dilihat dari PAD, kata Ahok, kawasan Lokasari hanya memberi kontribusi kepada DKI sekitar Rp20 juta/ bulan. “Pendapatannya kecil banget, kerjasama itu merugikan DKI, sehingga harus dikaji ulang,” tegasnya.

Terkait hal itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta H. Selamat Nurdin, mendukung upaya Ahok untuk mengkaji ulang kerjasama THR Lokasari dengan swasta. “Ini langkah bagus, kita pasti mendukung,” katanya seraya menilai PAD THR Lokasari selama ini memang kecil.

Bukan itu saja, kata Selamat, kawasan THR Lokasari saat ini sudah banyak beralihfungsi. “Yang namanya taman hiburan rakyat itu mana, sebagian besar sudah pada beralihfungsi,” tegasnya.

Namun sayangnya ketika dikonfirmasi, Raya Siahaan tidak bisa dihubungi melalui ponselnya. ■ kornel/ferry