Praktisi Hukum : Media Massa Harus Berimbang

Putra Nusa Sitepu SH

JAKARTA, HR - Maraknya pemberitaan media massa di DKI Jakarta mengenai perseteruan antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan legislatif, yang berbuntut pada munculnya "nyanyian" anggaran siluman oleh Ahok hingga menyeret Alex Usman dan Zaenal Soleman sebagai tersangka, ternyata membuat miris perasaan Nusa Putra Sitepu SH, salah satu praktisi hukum.

Dikatakan Putra, "gempuran" media massa tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap kedua PNS Pemprov DKI yakni sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Institusi DPRD DKI yang disebut-sebut oleh Ahok dan diekspos oleh media massa sebagai pangkal munculnya anggaran siluman, serta merta telah menciptakan image buruk di masyarakat Jakarta terhadap lembaga legislatif tersebut.

Hal inilah yang membuat Putra Sitepu sangat kecewa atas kinerja media massa yang menuliskan berita tanpa fakta atau kerap mengekspos berita "pesanan", sehingga banyak rekan-rekan sesama anggota dewan menjadi korban akibat pemberitaan yang tidak berimbang.

"Seharusnya, saat si wartawan menerima berita dari sumber, info itu tidak seharusnya langsung ditayangkan tanpa menempuh konfirmasi ke pihak terkait lainnya pakar atau praktisi, serta pihak yang menjadi sasaran “tembak” si pemberi info. Pelajari dahulu info yang masuk, lakukan investigasi, penelaahan dan bila sudah memenuhi itu berita layak ditayangkan," jelasnya.

Pengacara yang kerap membela kaum lemah ini sangat menyesalkan bahwa yang terjadi saat ini justru berbeda. Si wartawan menerima info dan langsung ditayangkan tanpa unsur praduga tak bersalah. Kemudian, esoknya si wartawan melakukan konfirmasi kepada pihak terkait lainnya. Pada jeda itu, ungkapnya, telah terbentuk opini publik yang menyudutkan seseorang, dan hal inilah yang terjadi pada lembaga DPRD DKI.

“Opini publik yang terbentuk sangat menyudutkan lembaga DPRD DKI. “Gempuran” media massa itu telah membentuk “pengadilan social” di masyarakat Jakarta untuk mendoktrin bahwa lembaga wakil rakyat tidak kredibel menjalankan tupoksinya. Sangat jelas bahwa hal ini sangat merugikan kewibawaan lembaga DPRD DKI Jakarta. Apakah semua pemberitaan yang menyudutkan lembaga DPRD DKI adalah berita yang sesuai fakta? Tidak! Ada juga media massa yang mengekspos dengan berita bohongnya demi beberapa lembar rupiah,” ujarnya.

Demikian juga menyangkut profesionalisme wartawan yang terkadang sangat memalukan. Akibat kurangnya profesionalisme itu, banyak oknum wartawan yang konfirmasi dan kemudian meminta imbalan agar hasil konfirmasinya tidak diekpos.

"Banyak yang seperti itu. Dan semoga hal itu tidak terjadi kepada beberapa wartawan yang saya kenal. Saya hanya berpesan kepada teman-teman wartawan agar berhati-hati menuliskan berita yang tidak ada faktanya, serta lakukanlah konfirmasi dengan santun sebelum mengekspos info yang diterimanya. Negara ini adalah negara hukum. Sudah banyak wartawan yang dipenjara akibat memeras serta menulis berita tidak sesuai fakta. Bila menulis berita "bayaran" yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pihak-pihak yang dirugikan tentu akan menempuh langkah hukum. Saya tidak ingin teman-teman saya mengalami hal semacam itu," tegasnya. ■ john/kornel